Jikapun ada, kebebasan pers di Indonesia tidak berlaku untuk Papua

Selain dugaan pelanggaran hak asasi manusia, Indonesia memiliki catatan buruk mengenai kebebasan pers di Papua.

Kebebasan pers FOTOHLJurnalis-tirto2
Aksi protes jurnalis Indonesia pada momen World Press Freedom Day tahun 2017 di Jakarta - IST

Jayapura, Jubi TV – Selama hampir 60 tahun, West Papua, sebuah wilayah di bagian paling timur kepulauan Indonesia, telah terlibat dalam salah satu perjuangan kemerdekaan terlama dari wilayah mana pun di dunia melawan pendudukan Indonesia. Terlepas dari panjangnya kampanye kemerdekaan, West Papua sering luput dari perhatian media internasional dan khalayak Barat. Ini sebagian karena upaya terpadu pemerintah Jakarta — dan sebagian besar berhasil — untuk menyensor dan mengendalikan narasi dari Papua Barat.

Pulau New Guinea dibagi menjadi negara merdeka Papua Nugini di bagian timur dan West Papua yang dikuasai Indonesia di sisi barat. West Papua yang dikuasai Indonesia telah dibagi lagi oleh pemerintah Indonesia menjadi Papua dan Papua Barat. Ini adalah provinsi-provinsi yang telah berjuang untuk kemerdekaan selama 60 tahun terakhir. Jakarta sedang mempertimbangkan untuk membagi wilayah tersebut menjadi provinsi-provinsi yang lebih kecil — bertentangan dengan keinginan para sarjana dan komunitas adat di wilayah tersebut, yang percaya bahwa langkah tersebut akan mengurangi transparansi dan meningkatkan korupsi di wilayah tersebut. (Dan akhir Juni 2022 Provinsi Papua dibagi menjadi tiga provinsi, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan Tengah – Red).

West Papua telah diduduki oleh Indonesia sejak tahun 1962 setelah militer Indonesia menginvasi dan mencaplok provinsi tersebut, meskipun ada jaminan oleh bekas pemerintah kolonial Belanda tentang kedaulatan bangsa West Papua. Sejak itu, orang West Papua telah menghadapi penindasan brutal selama puluhan tahun yang diselingi oleh pembantaian, penyiksaan, penyensoran, dan konflik antara tentara Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang telah menempatkan warga sipil sebagai jaminan. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa lebih dari 500.000 orang West Papua telah dibunuh oleh pasukan militer Indonesia — meskipun perkiraan ini agak samar dan jumlah korban sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi.

Selain dugaan pelanggaran hak asasi manusia, Indonesia memiliki catatan buruk mengenai kebebasan pers di Papua. Aktivis dan pekerja media di wilayah tersebut secara rutin dibungkam melalui penyensoran, pembatasan internet, serangan fisik, penyiksaan, dan bahkan kematian. Menurut beberapa laporan internasional, sejak Presiden Joko (Jokowi) Widodo saat ini menjadi presiden pada tahun 2014, penganiayaan ini semakin parah.

Pelecehan, kekerasan, dan ancaman
Wartawan lokal khususnya menghadapi pelecehan dan pengawasan ketat dari pemerintah Indonesia. Wartawan telah dipenjara, dipukuli, disiksa, dan ditargetkan karena berbicara tentang pelanggaran hak asasi manusia yang luas di West Papua. Menurut laporan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia tahun 2021, telah terjadi 114 kasus kekerasan terhadap jurnalis lokal Papua dalam 20 tahun terakhir.

Human Rights Watch (HRW) merinci contoh-contoh ini dalam laporannya tahun 2015 berjudul “Sesuatu untuk disembunyikan?” Laporan tersebut mengungkapkan wartawan lokal Papua secara rutin menerima ancaman anonim melalui teks dan pesan suara, yang mereka yakini berasal dari pasukan keamanan Indonesia. Seorang reporter lokal mengatakan kepada HRW:

“Saya tidak bisa menghitung berapa banyak SMS, email, atau [ancaman] media sosial yang saya terima. Tuduhan selalu bahwa saya adalah agen asing. Ancamannya sering untuk membunuh saya, atau menyerang kantor saya. Atau bakar kantor saya. Itu sebabnya saya sering mengganti nomor ponsel saya. Aku sudah kehilangan hitungan berapa kali. Mungkin 300 kali? Saya selalu berpikir [para peleceh] ingin mengganggu saya secara mental. Saya selalu menghapus ancaman mereka. Saya tidak ingin terpengaruh oleh mereka.”

Wartawan lain, seperti Duma Tato Sando, redaktur pelaksana di Cahaya Papua, sebuah surat kabar harian di Manokwari, West Papua mengatakan bahwa dia sering ditekan oleh aparat keamanan untuk tidak mempublikasikan berita yang menyebutkan pelanggaran hak asasi manusia. Dia berkata:

“Bagi saya, meliput pelanggaran HAM di Papua tidak mudah. Di Manokwari, biasanya seorang perwira intelijen akan menelepon dan meminta agar berita tersebut “tertunda”. Mereka suka mengatakan, “tolong jangan publikasikan.” Kadang-kadang mereka bahkan menanyakan informasi latar belakang saya, seperti tempat, nama, dan waktu [insiden pelanggaran hak asasi manusia] karena mereka tidak tahu bahwa anak buahnya sendiri yang melakukan pemukulan atau penembakan. Saya memiliki terlalu banyak kasus [pelecehan semacam itu] untuk diingat satu per satu.”

Dalam kasus lain lebih dari satu tahun yang lalu, pada April 2021, mobil jurnalis Papua Victor Mambor dirusak dalam tindakan intimidasi yang jelas. Pada saat itu, AJI mengatakan “tindakan teror dan intimidasi ini jelas merupakan bentuk kekerasan terhadap jurnalis, dan mengancam kebebasan pers di Papua dan lebih luas lagi di Indonesia.” Mambor adalah pendiri outlet media online Jubi.id. Dia dan stafnya telah menghadapi banyak contoh pelecehan selama bertahun-tahun, termasuk serangan fisik, psikologis, dan digital.

Lebih parah lagi, perempuan yang memilih menekuni jurnalisme di Papua, seperti kasus Elfira Februari lalu, yang mendapat ancaman pemerkosaan di PN Jayapura saat meliput persidangan.

Media asing, LSM, dan lembaga kemanusiaan sebagian besar telah ditolak aksesnya ke West Papua, yang telah menciptakan tantangan dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah Indonesia dan pasukan keamanan. Pemerintah Jakarta telah mengontrol arus informasi dari daerah dengan ketat.

Dan bahkan ketika pengawas atau media asing dapat memasuki wilayah tersebut, mereka jarang dapat melakukannya tanpa pengawalan pemerintah, dan dapat menghadapi deportasi jika mereka mengganggu pihak berwenang.

Beberapa wartawan internasional telah berhasil melakukan kunjungan tidak resmi ke wilayah yang tidak disetujui sebelumnya oleh pemerintah Indonesia. Rohan Radheya, jurnalis lepas Belanda yang diwawancarai HRW mengatakan selama kunjungan tidak resminya ke West Papua, dia melihat pola “ancaman dan intimidasi” harian terhadap jurnalis Papua, menambahkan, “Mereka jurnalis yang baik, mereka memiliki jaringan yang baik, dan beberapa [wartawan Papua] yang saya temui, mereka memiliki ‘lubang peluru”, mereka telah “ditikam” oleh pasukan [keamanan Indonesia], dan mereka terus bangun di pagi hari dan hanya pergi dan melakukan pekerjaan mereka.”

Untuk membantu memerangi penindasan ini, AJI Jayapura yang meluncurkan Perhimpunan Bantuan Hukum Pers Tanah Papua pada Desember 2021, mencatat, “Banyaknya kasus kekerasan terhadap jurnalis di Papua menjadikan hasil penilaian Indeks Kebebasan Pers oleh Dewan Pers selama 4 tahun terakhir berdampak Papua sebagai wilayah dengan kondisi kebebasan pers terburuk di Indonesia.” Perhimpunan ini bertujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada wartawan di Papua yang menjadi korban kekerasan dan intimidasi.

Blok informasi di West Papua telah menuai kecaman internasional dan mencoreng reputasi Indonesia di panggung internasional.
Penyensoran sangat mencolok selama masa konflik atau perselisihan. Aktor-aktor dalam gerakan Kemerdekaan West Papua kadang-kadang berhasil menarik perhatian nasional untuk kampanye mereka, yang seringkali terdiri dari tindakan pembangkangan sipil dan protes. Pada tahun 2019 ketegangan memuncak setelah insiden rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya oleh pasukan militer Indonesia. Sebagai tanggapan, protes pecah di West Papua, yang ditumpas oleh pasukan polisi dengan kekerasan, menewaskan 10 warga Papua dalam prosesnya. Tindakan kekerasan ini memicu protes luas di seluruh negara nusantara. Selama periode ini, pemerintah Indonesia membatasi koneksi jaringan internet di West Papua untuk menghentikan arus informasi keluar, yang menurut Jokowi adalah untuk “kebaikan bersama.”

Sementara media Papua berjuang untuk berbagi cerita mereka selama ini, muncul laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia, penindasan, kekerasan militer terhadap warga sipil, dan banyak lagi.

Lanskap Kebebasan Pers Indonesia
Bahkan di luar pelanggaran pers di Papua, media Indonesia menghadapi lanskap yang menantang. Sementara Jokowi menjalankan kampanye kepresidenan yang menjanjikan untuk mendukung kebebasan pers Indonesia, ia telah gagal memenuhi janji-janji ini sejak terpilih pada tahun 2014.

Pada tahun 2020, Jakarta mengesahkan Undang-Undang tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik”, yang membuat pemerintah legal untuk membatasi layanan internet dan menangkap jurnalis karena mengganggu perdamaian dan menerbitkan “konten terlarang.” Undang-undang kontroversial itu menuai kritik dari para aktivis dan kelompok hak asasi manusia karena banyak yang menyebutnya sebagai langkah mundur bagi Indonesia.

Pengawas hak asasi manusia Protection International mengatakan, “UU ITE secara aktif digunakan untuk membungkam kritik dan menghalangi pekerjaan para pembela hak asasi manusia.” Mereka mencatat bahwa ada peningkatan tajam serangan terhadap pembela hak asasi manusia pada tahun 2019 dan 2020.

Situasi semakin memburuk karena perhatian publik terfokus pada pandemi COVID-19.

Menurut pelaporan RSF, jurnalis dilarang menerbitkan tidak hanya “informasi palsu terkait virus corona tetapi juga informasi apa pun yang memusuhi presiden atau pemerintah bahkan jika itu tidak terkait dengan pandemi.”

Menurut Reporter’s Without Borders 2022 World Press Freedom Index, Indonesia menempati peringkat 117 dari 180 negara. (*)

Artikel ini diterjemahkan dari artikel di GlobalVoices berjudul Does Indonesia have a healthy free press? Not according to West Papua

Komentar
Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

banner 400x130