Jayapura, Jubi TV– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua diminta untuk menerbitkan surat sponsor sekaligus jaminan bagi 16 mahasiswa penerima beasiswa Siswa Unggul Papua yang akan berkuliah di Amerika Serikat.
Hal itu disampaikan Ketua Forum Komunikasi Orangtua Penerima Beasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri, Jhon Reba di Kota Jayapura, Papua, pada Rabu (17/1/2024). “Anak-anak kami yang harus melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat ada 16 orang. [Kami minta] diterbitkan jaminan finansial buat mereka,” ujarnya.
Reba mengatakan 16 mahasiswa penerima beasiswa Siswa Unggul Papua yang tertunda keberangkatannya ke Amerika Serikat itu berasal dari Kota Jayapura (8 mahasiswa), Kabupaten Jayapura (6 mahasiswa), Kabupaten Kepulauan Yapen (1 mahasiswa) dan Kabupaten Supiori (1 mahasiswa).
“[Kami berharap] Pemerintah Provinsi Papua bisa terbitkan garansi finansial buat mereka, supaya mereka [bisa segera] berangkat, paling tidak [bisa] mengikuti semester musim panas yang dimulai April 2024,” katanya.
Siswa Unggul Papua adalah program beasiswa yang dikhususkan bagi Orang Asli Papua, dan selama ini dibiayai dengan Dana Otonomi Khusus Papua. Program beasiswa Siswa Unggul Papua berulang kali menunggak pembayaran uang kuliah maupun uang saku bagi penerimanya, sehingga para mahasiswa asli Papua terancam putus kuliah.
Setidaknya terdapat 1.347 mahasiswa yang berkuliah di dalam negeri dan 276 mahasiswa yang berkuliah di luar negeri dengan beasiswa Siswa Unggul Papua. Mereka berasal dari Kota Jayapura (636 mahasiswa), Kabupaten Jayapura (472 mahasiswa), Kabupaten Biak Numfor (238 mahasiswa), Kabupaten Kepulauan Yapen (105 mahasiswa), Kabupaten Supiori (59 mahasiswa). Ada juga mahasiswa dari Kabupaten Keerom (38 mahasiswa), Kabupaten Sarmi (37 mahasiswa), Kabupaten Mamberamo Raya (23 mahasiswa) dan Kabupaten Waropen (15 mahasiswa).
Saat ini, ribuan penerima beasiswa Siswa Unggul Papua itu terancam putus kuliah gara-gara Pemerintah Provinsi Papua tidak kunjung membayar biaya kuliah maupun biaya hidup periode Juli – Desember 2023. Pemerintah Provinsi Papua menyatakan tidak memiliki cukup anggaran untuk membayar tunggakan itu, karena berkurangnya nilai Dana Otonomi Khusus Papua yang mereka kelola dan pembentukan tiga provinsi baru.
Reba berharap pertemuan para pejabat pemerintah daerah dari Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Tengah yang digelar sejak Selasa (16/1/2024) akan menghasilkan solusi pembiayaan beasiswa Siswa Unggul Papua. Pertemuan pejabat dari keempat provinsi itu masih berlanjut hingga Rabu.
“Kami memiliki harapan rapat itu menghasilkan kesepakatan bersama yang merupakan langkah konkrit untuk menyelesaikan persoalan beasiswa Siswa Unggul Papua. [Dalam] jangka pendek, kami harap tunggakan biaya pendidikan dan hidup dari Juli sampai Desember 2023 itu bisa diselesaikan sesuai dengan kesepakatan pada 11 Januari 2024 di Jakarta,” ujarnya.
Hingga Rabu, para orangtua penerima beasiswa Siswa Unggul Papua masih bertahan dan menginap di Kantor Gubernur Provinsi Papua. Sejak 9 Februari 2024, para orangtua tidur beralaskan terpal dan tikar demi menuntut Pemerintah Provinsi Papua membayar tunggakan beasiswa Siswa Unggul Papua.
Reba berharap pertemuan para pejabat pemerintah daerah dari empat provinsi di Tanah Papua itu juga menyepakati cara membenahi pengelolaan program Siswa Unggul Papua. “Tata kelola beasiswa yang amburadul itu dibenahi dulu,” katanya. (*)
Artikel ini sudah terbit di jubi.id
