Jayapura, Jubi TV – Pemerintah Selandia Baru telah melakukan langkah pertama mereka untuk membantu mahasiswa Papua yang beasiswanya sementara ini terhenti sejak tahun lalu. Laurens Ikinia, salah satu siswa yang terkena dampak, mengkonfirmasi bahwa Imigrasi Selandia Baru telah membentuk tim untuk menangani masalah tersebut.
“Mereka akan memproses visa kami dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Mereka menegaskan bahwa semua mahasiswa Papua tidak akan dideportasi dari Selandia Baru, ” kata Ikinia, Jumat (15/4/2022).
Pemerintah Provinsi Papua sejak tahun lalu belum bisa mengirimkan biaya studi para mahasiswa asal Papua, Indonesia yang menempuh pendidikan di Selandia Baru, Australia dan Amerika Serikat. Kepala Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua Ariyoko F. Rumaropen kepada Jubi mengatakan hingga kini masih menunggu anggaran dari pemerintah pusat agar bisa membayarkan biaya SPP dan biaya hidup mahasiswa Papua di luar negeri dari Januari sampai dengan April 2022. Biaya studi ini berasal dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diterima Pemerintah Provinsi Papua dari Pemerintah Indonesia.
“Hari ini kami semua tunggu dana Otsus. Kalau dana Otsus tidak ada maka kita tidak bisa bayar,” ujar Rumaropen kepada Jubi dua hari lalu .
Rumaropen mengatakan sebanyak 355 mahasiswa Papua yang tersebar di 5 negara belum bisa dibayarkan biaya SPP maupun biaya hidup mereka. Di antaranya sebanyak 204 mahasiswa berada di Amerika Serikat, 68 mahasiswa di Australia, 7 mahasiswa di Jepang, 17 mahasiswa di Kanada, dan sebanyak 59 mahasiswa di Selandia Baru. Semua biaya ini berasal dari dana Otsus.
Selain itu, 42 beasiswa untuk mahasiswa asal Papua dihentikan pada bulan Desember tahun lalu oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan alasan mahasiswa penerima beasiswa tersebut gagal dalam kuliah mereka atau terlalu lama untuk menyelesaikan kuliah mereka. Namun klaim pemerintah ini ditolak oleh para siswa.
Berbicara di sebuah acara media yang diselenggarakan oleh komunitas Fiji di Auckland, Anggota Parlemen Selandia Baru dari Partai Hijau, Teanau Tuiono menyampaikan perkembangan situasi yang dihadapi mahasiswa asal Papua ini dengan pemerintah Selandia Baru. Sudah hampir sebulan lalu dia menulis surat kepada Menteri Luar Negeri Nanaia Mahuta dan Menteri Imigrasi Kris Faafoi untuk meminta beasiswa, perpanjangan visa, dan akomodasi bagi para mahasiswa asal Papua.
Tuiono mengatakan bahwa masalah diplomasi bisa menjadi alasan lambatnya respon, tetapi hal itu seharusnya tidak menghentikan pemerintah untuk membantu kelompok yang mengalami kesulitan.
“Kami berada dalam situasi di mana orang perlu makan, orang perlu ditampung, dan orang perlu memiliki kepastian tentang bagaimana mereka akan menyelesaikan studi mereka juga,” ujar Tuiono.
Ikinia mengatakan masyarakat Selandia Baru telah melangkah untuk membantu para mahasiswa namun mereka masih berharap pemerintah Selandia Baru akan meringankan penderitaan mereka.
“Permintaan kami tidak politis. Kami meminta bantuan kemanusiaan dan juga sebagai keluarga Pasifik,” katanya.
Para mahasiswa telah melakukan pendekatan ke Pemerintah Indonesia (termasuk Pemerintah Provinsi Papua) beberapa kali untuk melanjutkan beasiswa dan tunjangan hidup mereka, tetapi belum berhasil.
“Kami masih,berharap pemerintah [Indonesia] akan melanjutkan pembayaran. Kami sudah berkali-kali mencoba, melalui berbagai saluran untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi. Bagi kami, pemerintah Selandia Baru adalah satu-satunya harapan yang kami miliki saat ini,” lanjut Ikinia. (*)
