Label teroris pada OPM tak berhasil, kekerasan bersenjata di Papua terus meningkat

Pergeseran yang lebih baru untuk menangkap anggota OPM di bawah undang-undang kontraterorisme memperluas sumber daya yang dapat diakses oleh pasukan keamanan Indonesia untuk menekan OPM.

OPM egianussss-1
Pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dibawah pimpinan Egianus Kogoya - Dok. Jubi

Oleh Hazen Williams

29 April 2022 menandai satu tahun sejak Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan bahwa “organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan massal dikategorikan sebagai teroris.” Meski tidak disebutkan namanya, gerakan separatis di Papua, Organisasi Papua Merdeka (OPM), secara de facto dicap sebagai organisasi teroris, menjadikan Indonesia satu-satunya negara yang menetapkan OPM dengan cara ini. Setahun kemudian, penetapan ini tidak banyak membantu mengurangi kekerasan separatis di wilayah tersebut.

Pada tahun 2018, Indonesia mengamandemen Undang-Undang Anti-Terorisme, memberi polisi lebih banyak kebebasan untuk mengidentifikasi tersangka teroris. Definisi hukum yang luas dari undang-undang tersebut menetapkan ambang batas yang rendah untuk tindakan apa yang dapat dituntut oleh pemerintah sebagai tindakan teror. Sebelum penetapan April lalu, anggota OPM telah ditangkap dengan tuduhan makar di bawah KUHP Indonesia. Pergeseran yang lebih baru untuk menangkap anggota OPM di bawah undang-undang kontraterorisme memperluas sumber daya yang dapat diakses oleh pasukan keamanan Indonesia untuk menekan OPM.

Sejak pengumuman Mahfud pada April 2021, Densus-88—pasukan khusus kontraterorisme Polri— disebutkan mampu mengejar OPM. Komando Operasi Khusus Gabungan TNI, Koopssus TNI, juga berada di Papua untuk apa yang digambarkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno sebagai peran keamanan yang diperluas. Kehadiran pasukan keamanan Indonesia di Papua sudah signifikan; Namun, penetapan teroris untuk OPM mendahului pengerahan 500 personel tambahan Koopssus TNI dan Densus-88 ke Papua. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika Perkasa juga mengumumkan pembangunan dua pos tambahan untuk mengejar “Kelompok Kriminal Bersenjata”—istilah yang digunakan TNI untuk menyebut OPM—setelah serangan separatis terhadap pos TNI pada bulan Januari. Perluasan ini, menurut Kapolda Papua, dimaksudkan untuk “memusnahkan” anggota OPM.

Pada Oktober 2021, helikopter dan drone menjatuhkan mortir 81mm di delapan desa di Kabupaten Kiwirok Papua. Serbia telah menjual mortir ke Badan Intelijen Negara, badan mata-mata Indonesia, pada Februari 2021. Serbia telah memverifikasi bahwa nomor lot pada peluru tersebut sesuai dengan pembelian, menunjukkan bahwa respon kontraterorisme di Papua melampaui pasukan kontraterorisme polisi dan militer.

Serangan OPM terhadap pasukan keamanan Indonesia, yang dimulai sebagai pemberontakan yang perlahan-lahan melawan pemerintah Indonesia pada tahun 1970-an, telah diatur melalui sayap militer OPM, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Hingga 28 Maret 2022, TPNPB-OPM mengaku bertanggung jawab atas beberapa serangan mematikan di Papua. Berlanjutnya serangan OPM menunjukkan bahwa penetapan teroris baru tidak menghalangi organisasi ini untuk melanjutkan kekerasan separatis meskipun mereka tidak memiliki kapasitas organisasi untuk secara serius mengancam otoritas Indonesia di kawasan saat ini.

Meskipun demikian, Indonesia memandang OPM sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Separatisme etnis meruntuhkan klaim Indonesia sebagai negara kesatuan yang mengatur populasi yang beragam di bawah semboyan nasionalnya “Bhinneka Tunggal Ika.” Indonesia juga tidak mau kehilangan Papua karena merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia. Tambang emas Grasberg di Kabupaten Mimika Papua saja diharapkan menghasilkan pendapatan $ 1,94 miliar pada tahun 2022. Sebagian besar dari masalah ekonomi ini, pada tahun 2000, Indonesia mencoba untuk memadamkan separatisme dengan memberikan otonomi khusus kepada Papua melalui Undang-Undang Otonomi Khusus, tetapi terlepas dari upaya ini , separatisme di Papua terus berlanjut. Gerakan #PapuanLivesMatter, yang mengambil inspirasi dari protes Black Lives Matter di Amerika Serikat dalam menyerukan masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan rasis terhadap orang Papua, membawa situasi Papua ke berita utama Indonesia dan global, membuat situasi lebih sensitif bagi Indonesia.

Selain berusaha menghilangkan separatisme secara militer, pada 6 April 2022, DPR RI menyetujui pengajuan tiga RUU untuk mengusulkan pemekaran Papua dan Papua Barat menjadi lima provinsi model kolonial Belanda. Parlemen Indonesia meloloskan RUU ini pada 30 Juni 2022. Papua memandang langkah politik ini—yang seolah-olah tujuan pembangunan infrastruktur—sebagai taktik membagi-dan-menaklukkan dan manifestasi dari pendekatan multifaset pemerintah Indonesia untuk menekan separatisme di Papua, yang semakin memicu kekerasan separatisme. Ada juga kekhawatiran bahwa keputusan ini akan mengundang perluasan kehadiran aparat keamanan di Papua melalui pangkalan dan pos-pos militer baru. Sejak usulan undang-undang tersebut, protes Papua yang konsisten telah mendorong tindakan keras oleh aparat keamanan Indonesia. Pada bulan Maret, salah satu protes tersebut menyebabkan kematian dua pemrotes Papua yang menurut polisi membakar etalase toko selama protes. Sebelum kematian para pemrotes dan pembakaran toko terjadi konflik antara pemrotes dengan aparat keamanan. Putaran protes lain terjadi pada bulan Mei, menunjukkan bahwa proposal tersebut telah merusak upaya untuk mendamaikan Papua dengan seluruh Indonesia.

Perselisihan mengenai kronologis penembakan pengunjuk rasa Maret menunjukkan keterbatasan informasi mengenai peristiwa kekerasan di Papua. Pemerintah Indonesia tidak mengizinkan lembaga swadaya masyarakat dan pers asing masuk ke wilayah tersebut. Pada tahun 2014, Presiden Indonesia Joko Widodo menyebutkan pembukaan Papua untuk pers asing selama kampanye kepresidenannya; namun, kebijakan tersebut tidak berubah. Kelangkaan informasi yang diakibatkan oleh hal ini memperumit penentuan penyebab spesifik dari contoh kekerasan individu di wilayah tersebut. Informasi apa yang tersedia disaring oleh pemerintah atau berasal dari pesan yang berhasil disampaikan oleh orang Papua sendiri ke sumber internasional—sebuah taktik yang dirusak oleh pemerintah Indonesia dengan memutus akses internet, terutama selama operasi militer TNI melawan separatis di seluruh Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan informasi terbatas yang keluar dari Papua, beberapa negara Kepulauan Pasifik telah menjadi pendukung Papua yang paling vokal di panggung internasional. Sejak 2017, Forum Kepulauan Pasifik (PIF) telah menggunakan pendekatan “keterlibatan konstruktif” untuk masalah Papua Barat menyusul serangkaian protes oleh sekelompok orang Samoa pada KTT Forum Pasifik yang diselenggarakan di Samoa tahun itu. Indonesia mengabaikan kekhawatiran PIF. Vanuatu menindaklanjuti hal ini, secara terbuka menyerukan Indonesia untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat baik dalam pidato 2020 dan 2021 di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pidato 2021 tidak menyebutkan sebutan teroris untuk OPM. Indonesia menanggapinya dengan meminta agar negara-negara menghormati kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Vanuatu juga telah mengangkat masalah ini di Melanesian Spearhead Group (MSG), di mana ia mendesak Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat untuk dipromosikan dari status pengamat menjadi keanggotaan penuh dan agar status anggota asosiasi Indonesia ditarik. Vanuatu juga terus vokal menentang kontribusi keuangan Indonesia ke MSG karena masalah Papua Barat.

Setelah Indonesia menetapkan OPM sebagai organisasi teroris, pada September 2021, Australia menandatangani perjanjian kontraterorisme baru dengan Indonesia. Amerika Serikat juga melanjutkan dukungan keuangannya untuk inisiatif kontraterorisme Indonesia, termasuk $5 juta dari Badan Pembangunan Internasional AS pada tahun 2020. Terlepas dari penekanannya pada hak asasi manusia, pemerintahan Biden tidak membuat pernyataan tentang situasi di Papua. Di saat persaingan geopolitik yang meningkat antara China dan Amerika Serikat, Amerika Serikat berfokus untuk membangun hubungan bilateral AS-Indonesia dengan kerja bersama dan mungkin tidak ingin memaksakan masalah yang dapat merusak hubungan itu. Karena Amerika Serikat dan Australia terus mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia di Papua, kedua pemerintahan tidak mungkin mengambil sikap yang lebih berani. Tindakan internasional dalam situasi ini kemungkinan akan tetap terbatas di Kepulauan Pasifik di masa mendatang. Keputusan Indonesia untuk melabeli OPM sebagai teroris belum mencapai tujuan yang diinginkan untuk menghilangkan separatisme di Papua. Sebaliknya, kekerasan separatis, yang telah menunjukkan ketahanannya terhadap upaya Indonesia untuk menguasai wilayah tersebut, kemungkinan akan terus berlanjut.

Hazen Williams adalah peneliti magang di Program Asia Tenggara di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) di Washington, D.C.

Artikel ini dterjemahkan dari artikel berjudul One Year Later: Papua in the Wake of Indonesia’s Terrorist Designation

Komentar
Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

banner 400x130