News  

ULMWP akan buka buka kantor cabang pemerintahan sementara di Port Moresby

 west-papua
Benny Wenda - IST

Jubi TV – United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) berencana untuk membuka kantor cabang pemerintah di ibu kota tetangga, Port Moresby, Papua Nugini, bersama dengan kantor diplomasi yang akan berbasis di Eropa dan Inggris. Benny Wenda Ketua ULMWP telah mengkonfirmasi perombakan kantor strategis ULMWP di seluruh dunia.

“Markas besar akan berbasis di Papua Barat, dan kantor internasional di Port Vila,” kata Benny Wenda kepada Jubi TV, Selasa (11/1/2022).

ULMWP membuka cabang pemerintah di Port Moresby dan kantor koordinasi diplomatik akan berbasis di Inggris dan Eropa. Ini adalah langkah lain dalam perjalanan panjang rakyat Papua untuk merebut kembali kedaulatan yang dicuri oleh Indonesia pada tahun 1963. Wenda yang telah mengklaim mendirikan pemerintahan sementara West Papua mengatakan kehadiran Indonesia di West Papua “benar-benar ilegal dan sama sekali berlebihan”.

Menurut Wenda, tuntutan presiden sayap militer Papua Barat dan organisasi apa pun yang berafiliasi dengan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan, Parlemen Nasional Papua Barat, atau Republik Federal Papua Barat — tiga organisasi konstituen dalam ULMWP — secara otomatis dianggap sebagai bagian dari pemerintahan sementara.

“Dunia harus mempercayai kami. Kami menginginkan perdamaian untuk semua di kawasan dan internasional, dan untuk mengatur diri kami sendiri secara demokratis, ”kata Wenda.

Wenda mengatakan tuntutan kepada Presiden Indonesia pada tahun 2022 tetap seperti yang pertama kali dikeluarkan selama Pemberontakan Papua Barat pada tahun 2019:

  1. Menyelenggarakan referendum kemerdekaan Papua Barat;
  2. Mengizinkan pengawasan internasional atas referendum apa pun;
  3. Mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke West Papua sesuai dengan permintaan 84 negara anggota PBB;
  4. Menarik semua pasukan dari Papua Barat, termasuk 21.000 pasukan tambahan yang dikerahkan sejak Desember 2018, dan mengakhiri perang ilegal militer Indonesia;
  5. Bebaskan semua tahanan politik, termasuk Victor Yeimo dan “Abepura Eight”; dan
  6. Izinkan semua jurnalis internasional dan kelompok hak asasi manusia, kemanusiaan dan pemantau ke West Papua untuk mengunjungi pengungsi di Nduga, Puncak, Intan Jaya, Oksibil, Maybrat dan di tempat lain.

“Pada tahun 2022, kita akan melipatgandakan semua upaya dalam perjuangan panjang kita untuk pembebasan bangsa kita. Kami akan mengakhiri pertumpahan darah ini dengan damai,” ujar Wenda. (*)

News Desk

 

Komentar
Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
banner 400x130