Jayapura, Jubi TV– Ketidakpastian nasib kontingen Papua jelang Pekan Olahraga Nasional atau PON XXI di Aceh – Sumatera Utara mengundang respons sejumlah kalangan, termasuk anggota DPR Papua, Thomas Sondegau.
Kontingen Papua terancam tak bisa ikut serta pada ajang PON XXI yang dijadwalkan akan berlangsung September tahun ini. Hingga sisa waktu 156 hari, atlet-atlet Papua belum juga masuk dalam pemusatan latihan atau TC secara terpusat karena ketiadaan anggaran.
Situasi itu turut mendapatkan sorotan dari legislator Papua, Thomas Sondegau yang prihatin dengan nasib kontingen Papua.
Thomas merasa tergelitik dengan respons pemerintah yang lambat dalam menyikapi hal tersebut. Menurutnya, anggaran untuk kontingen Papua sudah harus disiapkan karena waktu yang tersisa menuju PON XXI sudah semakin singkat.
“Kalau tidak ada alokasi anggaran untuk mendukung atlet Papua ke PON XXI itu rawan, dan orang dari provinsi lain akan menertawakan kita. Dulu mentang-mentang karena kami ada anggaran sehingga diadakan di Papua, seolah-olah bisa dapatkan prestasi,” kata Sondegau kepada wartawan, Jumat (5/4/2024).
“Jadi kami meminta kalau bisa kendala yang dihadapi oleh KONI ini jangan dilihat sebagai hal yang biasa-biasa saja. Karena KONI ini yang bentuk adalah negara, dan negara meminta kepada masing-masing provinsi untuk wajib mengikuti kegiatan PON,” tambahnya.
Thomas mempertanyakan sikap Pemerintah Papua yang seolah tidak peka dengan situasi yang dihadapi oleh KONI Papua saat ini. Ia heran kenapa pemerintah lambat mengalokasikan anggaran untuk mempersiapkan atlet Papua menuju PON XXI yang hanya tersisa 156 hari saja.
“Harapan kami soal anggaran untuk KONI jangan pemerintah seolah-olah tidak ada uang. Seharusnya tidak boleh terjadi. Kalau ketika kita tidak ikut PON XXI orang akan bertanya-tanya, tuan rumah di sana mereka mengharapkan Papua untuk ikut serta,” ujarnya.
“Jadi pertanyaan kita kenapa dana hibah bisa dialokasikan ke tempat lain, tapi KONI tidak, padahal itu perlu juga. Jadi mau tidak mau atau suka tidak suka pemerintah harus alokasikan anggaran.”
Ia menyarankan DPR Papua mengajak pemerintah dan KONI untuk membahas perihal tersebut untuk mencari solusi agar secepatnya para atlet bisa mematangkan persiapan menuju PON XXI.
“Harus duduk sama-sama, pemerintah dan DPR. Anggaran itu harus ada sebelum pelaksanaan PON, sehingga KONI bisa mempersiapkan atlet mereka yang harus diberangkatkan dan TC,” katanya.
Ia membenarkan kalau sebelumnya ada anggaran yang diberikan kepada KONI oleh pemerintah. Namun anggaran tersebut sudah diklaim oleh KONI untuk memfasilitasi ratusan atlet dari puluhan cabang olahraga untuk menjalani babak kualifikasi atau Pra-PON tahun 2023 lalu.
Ia juga sedikit menyentil pemerintah yang justru memberikan anggaran kepada KONI untuk Pra-PON, sementara menjelang tampil di PON XXI dukungan anggaran malah tak ada.
“Kalau pernah ada dana yang dialokasikan ke KONI itu kan yang tahun lalu, yang sekarang ini ada di depan kita ini. Kenapa waktu Pra-PON itu ada anggaran buat atlet kita, tapi kenapa ini justru mau PON yang kegiatan intinya tapi tidak ada anggaran,” katanya.
Ketua Umum KONI Papua, Kenius Kogoya mengatakan dalam waktu dekat pihaknya berencana akan meminta pertemuan dengan DPR Papua untuk kembali mendiskusikan perihal ketersediaan anggaran untuk dukungan terhadap kontingen Papua.
“Kami juga coba untuk melakukan pertemuan dengan DPR, mungkin habis lebaran nanti kita akan audiens dengan DPR untuk kembali diskusikan kira-kira ada pagu untuk persiapan PON atau tidak, artinya kita perlu mendapatkan kejelasan dari DPR dan pemerintah daerah soal persiapan kita untuk mengikuti PON,” kata Kenius.
Pengamat olahraga sekaligus akademisi dari Universitas Cenderawasih, Dr. Daniel Womsiwor, S.Pd,M.Fis,AIFO-P, mengatakan akan timbul pertanyaan besar jika saja para atlet belum juga punya persiapan matang menjelang tampil di PON XXI.
“Kalau sampai Papua tidak bisa melakukan persiapan seperti sekarang ini, jangan sampai pemerintah maupun masyarakat Papua itu berpikir bahwa KONI Papua ini tidak bertanggung jawab dalam pembinaan olahraga prestasi,” katanya.
Segala upaya sudah ditempuh oleh KONI Papua untuk mencari jalan keluar agar atlet mereka bisa mendapatkan dukungan anggaran untuk mematangkan persiapan menuju PON XXI.
KONI Papua membutuhkan estimasi biaya minimal Rp 200 miliar yang dikalkulasikan murni untuk program TC terpusat hingga keberangkatan atlet, pelatih dan ofisial ke Aceh – Sumatera Utara. (*)
Artikel ini sudah terbit di jubi.id
