Jayapura, Jubi TV– Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Papua Yanni SH menggunakan hak jawabnya mengklarifikasi pemberitaan Jubi, mengenai pernyataan Kepala Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM perwakilan Papua Frits Ramandey.
Menurutnya, ia sama sekali tidak tahu apabila Komnas HAM perwakilan Papua telah dua kali mengundangnya. Sebab, tidak satu pun undangan yang dikirim Komnas HAM perwakilan Papua yang diterimanya. Ia justru mengetahui hal itu dari pemberitaan media.
“Tadi malam, saya dapat informasi dari teman bahwa ada pemberitaan di media Jubi, ada undangan Komnas HAM Papua kepada saya, tapi saya tidak datang. Terus saya minta link-nya dan saya baca, di situ bahkan ditulis dua kali. Kapan undangan itu dikirimkan, jangankan dua kali, satu kali pun kita tidak tahu,” kata Yanni kepada Jubi, Mingggu (22/10/2023).
Menurutnya, setelah membaca berita itu, ia berupaya mencari tahu nomor telepon genggam Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, untuk menanyakan kebenaran dua kali undangan untuk dirinya.
“Akhirnya saya dapat [nomor telepon genggam Frits Ramandey] dan saya kirim pesan WA ke dia. Saya tanyakan ini benar apa enggak. Kalau benar kapan undangan itu dikirim, dikirimkan ke siapa, siapa yang terima? Ini kan sesuatu yang sangat tidak baik,” ucapnya.
Ketua Fraksi Gerindra DPR Papua itu mengatakan pukul 21.35, Frits Ramandey menghubunginya dan dan mengatakan sejak sebulan lalu undangan itu dikirim ke DPR Papua.
“Terus saya tanya, di DPR Papua siapa yang terima. Kalau dikirim atas nama partai kan bukan ke kantor DPR Papua, karena ini dalam masa reses, kalau tdk ada agenda dewan jelas kami tidak ada di kantor. Apa lagi dalam situasi seperti sekarang ini semua sibuk di lapangan,” ujarnya.
Katanya, apabila undangan itu ditujukan ke partai, mestinya dibawa ke kantor partai. Selain itu, Komnas HAM perwakilan Papua bisa juga mengonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp atau mengirim undangan file pdf.
“Kita sama-sama berada di Kota Jayapura apa susahnya? Tapi itu tidak ada sama sekali. Jadi saya tidak pernah menerima surat apa pun dari Komnas HAM Papua, saya menghormati lembaga Komnas HAM Papua, sebagai lembaga sakral dan menjadi harapan di Papua,” ucapnya.
Menurutnya, seharusnya tata cara mengirim satu dokumen atau undangan itu, ada mekanismenya. “Kalau satu kali orang diundang, terus tidak datang, mestinya ditelusuri penyebabnya. Kalau sampai dua kali tidak datang, silakan dicek diserahkan ke alamat yang benar atau alamat yang salah. Ini klarifikasi saya,” ucapnya. (*)
Artikel ini sudah terbit di jubi.id dengan judul: Hak Jawab: Ketua DPD Gerindra Papua tidak pernah terima undangan Komnas HAM Papua