News  

Aparat Kampung di Maybrat Didampingi Kejaksaan Soal Penggunaan Dana Desa

Agar dana desa senilai Rp250 miliar untuk 259 kampung di kabupaten Maybrat benar-benar dirasakan oleh masyarakat

Maybrat IMG-20221109-WA0108jpg
Bupati Maybrat, Bernhard E Rondonuwu, saat berkunjung ke Distrik Mare Selatan, di Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Rabu, untuk melihat kondisi daerah serta jalan yang harus ditangani secepatnya untuk kesejahteraan masyarakat. ANTARA/Ernes B Kakisina

Sorong , Jubi TV – Pemerintah Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat menggandeng Kejaksaan Negeri Maybrat guna melakukan pendampingan terhadap aparatur kampung dalam penggunaan dana desa agar tepat pada sasaran pembangunan.

Bupati Maybrat, Bernhard E Rondonuwu, di Maybrat, Kabupaten Maybrat, Rabu, mengatakan, pada tahun anggaran 2023 mereka lebih memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

Menurut dia, mereka menggandeng Kejaksaan Negeri Maybrat guna melakukan pendampingan terhadap seluruh aparatur kampung dalam pemanfaatan dana desa di Kabupaten Maybrat.

Ia menjelaskan, hal itu bukan untuk menakut-nakuti aparatur kampung tapi agar pemanfaatan dana desa tepat sasaran dan berpikir kepada masyarakat. Selain itu, agar pelaporan keuangan program pembangunan dengan menggunakan dana desa dibuat dengan benar sehingga menghindari aparatur kampung dari jeratan hukum.

“Hal ini yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah agar dana desa senilai Rp250 miliar untuk 259 kampung di kabupaten Maybrat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ada bukti pembangunan yang nyata bagi kemakmuran masyarakat,” ujarnya dilansir Antara

Ia menyampaikan, kebijakan ini bukan untuk mengancam kepala dan aparatur kampung lainnya, tetapi untuk membuat agar aparatur kampung bertanggung jawab dengan anggaran yang pemerintah berikan.

Ia sebut, pemerintah daerah juga akan melakukan penertiban administrasi pemerintahan kampung dan mengaktifkan jenjang koordinasi.

Artinya, kata dia, aparatur kampung baik kepala kampung dan perangkatnya dalam urusan administrasi harus berjenjang melalui Distrik atau Kecamatan tidak langsung berurusan dengan pemerintah daerah.

“Pengurus administrasi dilakukan berjenjang kampung ke Distrik sebab Distrik adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk membangun koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah kampung guna pelayanan kepada masyarakat,” kata Rondonuwu.(*)

Komentar
Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 400x130