Manokwari, Jubi TV– Pemerintah Papua Barat belum menganggarkan untuk rekrutmen tenaga Honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Dilansir dari CNN, Presiden Joko Widodo resmi menghapus tenaga kerja honorer paling lambat Desember 2024. Ketentuan ini dimuat dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diteken Jokowi pada Selasa (31/10/23).
“Soal penghapusan honorer, kita (Pemprov Papua Barat) belum menetapkan bahwa tahun ini ada perekrutan ASN,” kata Pelaksana teknis sekda Papua barat Jakob Fonataba Sabtu (11/11/2023).
Jakob menyatakan, Pemerintah Papua Barat belum menetapkan pada poster anggaran untuk rekrut ASN.
“Kita masih melihat dari poster anggaran, kalau anggaran kita memungkinkan untuk merekrut ASN baru ya kita laksanakan,” kata Fonataba, Jumat (10/11/23) sore.
Disinggung soal Badan Kepegawaian Daerah BKD Papua Barat tengah membuka seleksi PPPK, Plt Sekda Papua Barat itu mengaku belum mendapatkan informasi soal itu.
“Saya belum dapat informasi kalau ada pembukaan rekrutmen PPPK. Kalau anggaran kita mencukupi untuk belanja pegawai berarti kita akan buka rekrutmen tenaga ASN baru, tapi kalau anggaran tidak tersedia kita tidak akan memaksakan,” ucapnya.
BKD Papua Barat mengeluarkan surat Nomor 800.1.2.8/1397/BKD Tanggal 30 Oktober 2023 tentang pemberitahuan seleksi CAT BKN bagi ASN PPPK 343 orang provinsi Papua Barat. Kemudian BKD yang ditanda tangani Plt Kepala BKD Papua Barat Prandja Maitiri Sutadharma yang saat ini sudah purna tugas.
Kemudian selang satu hari BKD kembali mengeluarkan surat Nomor 800.1.2.8/1403/BKD Tanggal 1 November 2023 penundaan pelaksanaan seleksi CAT BKN bagi ASN PPPK 343 Orang Provinsi Papua Barat yang ditandatangani oleh Plt Kepala BKD Muhamad Tawakal.
Alasan penundaan dalam surat tersebut disebutkan karena ada ancaman kepada pegawai teknis BKD Papua Barat dan Kanreg Wilayah XIV Wilayah Manokwari maka kegiatan tersebut ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Plt Kepala BKD Papua Barat Muhammad Tawakal dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp membenarkan penundaan seleksi CAT ASN PPPK Papua Barat untuk 343 Orang.(*)
Artikel ini sudah terbit di jubi.id dengan judul Honorer dihapus, Sekda Papua Barat: Kita belum punya anggaran untuk rekrut ASN PPPK
