“Kita aksi di sana [Biak], Bupati tolak. Kami ke Kantor Bupati Biak Numfor, [tapi Kantor Bupati] tutup pintu. Bahkan, aparat militer yang jaga. Kami ke kantor DPRD Biak Numfor juga sama. Jadi, kami bingung mau ke siapa lagi,”
Jayapura, Jubi TV– Gerakan Masyarakat Byak’Si menyerahkan aspirasi penolakan rencana pembangunan Bandar Antariksa Biak, Kabupaten Biak Numfor, kepada pimpinan Sinode Gereja Kristen Injili Tanah Papua di Kota Jayapura pada Senin (30/5/2022).
Langkah itu dilakukan setelah Gerakan Masyarakat Byak’Si gagal menyampaikan aspirasinya kepada Bupati Biak Numfor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Biak Numfor.
Aspirasi Gerakan Masyarakat Byak’Si itu diterima Ketua Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu MTh. Dalam pertemuan itu, Mofu didampingi Wakil Ketua Sinode, Pendeta Hizkia Rollo, Kepala Bidang Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) GKI, Pendeta Dora Balubun dan pimpinan sinode lainnya.
Koordinator Gerakan Masyarakat Byak’Si, Maichel Awom menyatakan Bupati Biak Numfor dan DPRD Biak Numfor tidak mau menerima aspirasi mereka yang menolak rencana pembangunan Bandar Antariksa Biak. Awom menyatakan pihaknya juga merasa diabaikan oleh Klasis GKI di Biak.
“Kita aksi di sana [Biak], Bupati tolak. Kami ke Kantor Bupati Biak Numfor, [tapi Kantor Bupati] tutup pintu. Bahkan, aparat militer yang jaga. Kami ke kantor DPRD Biak Numfor juga sama. Jadi, kami bingung mau ke siapa lagi,” kata Awom kepada Jubi di Kota Jayapura, Senin.
Menurut Awom, pemerintah pusat bersama Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terus mendorong percepatan pembangunan Bandar Antariksa Biak yang terletak di Kampung Saukobye, Distrik Biak Utara itu. Padahal ada penolakan yang dilakukan masyarakat adat. “Masyarakat adat [Warbon] tidak terima tanahnya dipakai negara,” ujarnya.
Awom menyatakan wilayah masyarakat adat di Biak telah dipetakan sesuai hak kepemilikan ulayat tiap marga di Pulau Biak. Di atas hak ulayat masing-masing, setiap marga mencari penghidupan dan mempertahankan hidup.
Menurut Awom, masyarakat Biak berharap GKI sebagai wadah keagamaan dapat memperhatikan persoalan hak ulayat yang dihadapi oleh masyarakat Biak, khususnya masyarakat adat Warbon. Sebab Biak Numfor adalah basis terbesar dan pertama GKI di Tanah Papua.
Ia menyatakan Sinode GKI di Tanah Papua adalah salah satu pilar yang terbukti dapat mempersatukan dan menjaga keharmonisan umat atau masyarakat Biak, maupun masyarakat Papua pada umumnya.”Kami [masyarakat Biak] minta perhatian dari Sinode GKI di Tanah Papua,” katanya.
Kepala Bidang KPKC GKI di Tanah Papua, Pendeta Dora Balubun menyatakan persoalan penolakan Bandar Antariksa Biak itu membutuhkan dukungan suara dari banyak pihak. Menurutnya, gereja akan mengambil tindakan dan akan mendorong agar masalah penolakan warga Biak terhadap rencana pembangunan bandar antariksa di Biak dibahas dalam sidang sinode. (*)
Artikel ini sudah diterbitkan di Jubi.id dengan judul: Aspirasi penolakan bandar antariksa Biak diserahkan ke sinode GKI Tanah Papua
