OPM, TPN-PB dan label teroris

TPN-PB, untuk waktu yang lama, bertindak sebagai sayap bersenjata OPM, organisasi kemerdekaan di West Papua.

TPN-PB egianussss-1
Anggota TPN-PB pimpinan Egianus Kogoya - Dok. Jubi

Jayapura, Jubi TV – Pada 29 April 2021, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Prof. Mahfud MD, mengumumkan dalam konferensi pers bahwa kelompok separatis bersenjata di West Papua akan dikategorikan sebagai teroris. Pengumuman ini mendapat kritik luas di kalangan pengamat dan pemangku kepentingan yang mengetahui situasi di West Papua. Bagi mereka yang tidak begitu akrab dengan sejarah dan perkembangan di West Papua, ini menimbulkan pertanyaan siapa kelompok separatis yang oleh pemerintah Indonesia dicap sebagai teroris dan sering disebut oleh media sebagai OPM dan TPN-PB.

Artikel berikut, yang diterbitkan oleh Proyek West Papua dari Universitas Wollongong dan Koalisi Internasional untuk Papua, bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut dari perspektif akademis. Ini melihat sejarah kelompok-kelompok itu dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan pemerintah Indonesia melabeli mereka sebagai “teroris”.

Awal Mula Organisasi Papua Merdeka (OPM)
Organisasi Papua Merdeka (OPM) pertama kali muncul pada tahun 1960-an setelah Belanda dan Indonesia menandatangani Perjanjian New York. Nama tersebut merujuk pada sekelompok orang yang mendukung pembebasan West Papua. Ini diterjemahkan sebagai “Gerakan Papua Merdeka” atau “Organisasi Papua Merdeka”. Sementara beberapa organisasi yang jelas juga mengklaim nama OPM, bagi banyak orang asli Papua, itu lebih merupakan semangat budaya perlawanan yang dengannya banyak orang Papua mengidentifikasi diri mereka sendiri.

Pendukung OPM kemudian adalah setiap orang Papua yang mendukung atau bersimpati dengan perjuangan pembebasan atau merdeka, kemerdekaan atau kemerdekaan West Papua dari Indonesia.

Pada tahun 2002, Kirksey & Roemajauw menyebut OPM sebagai “kekuatan paling penting yang menyatukan perlawanan di West Papua… yang “dapat dipahami sebagai pandangan dunia budaya”.

Dalam bukunya, Dr Camelia Webb-Gannon menggambarkan OPM sebagai “mungkin faksi yang paling rumit [dari gerakan kemerdekaan] untuk didefinisikan, mengingat signifikansi simbolisnya yang besar bagi orang West Papua”.

“Pada tingkat tertentu, OPM mewakili seluruh perjuangan kemerdekaan: sebagian besar orang West Papua mengidentifikasi setidaknya secara longgar sebagai bagian dari OPM”.

Dalam arti yang lebih sempit, istilah OPM mengacu pada organisasi politik dan militer yang didirikan pada tahun 1965 di Manokwari.

Menurut Profesor Riset Dr Cahyo Pamungkas dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pada tahun 1965 pemerintah Indonesia menggunakan istilah itu untuk menyebut eks Korps Relawan Papua (PVK, Belanda: Papoea Vrijwilligers Korps) yang dipimpin oleh Sersan Ferry Awom, yang menyerang Batalyon 753 di Arfai, Manokwari. Istilah tersebut kembali digunakan pada tahun 1971 ketika pemerintah melabeli kelompok separatis yang dipimpin oleh Seth Rumkorem dan Jacob Prai sebagai OPM.

Asal mula nama TPN-PB
Sayap bersenjata OPM, Tentara Pembebasan Nasional, disingkat TPN, didirikan pada tanggal 26 Maret 1973 sebagai hasil dari Proklamasi Republik West Papua pada tahun 1971. Proklamasi dipimpin oleh pemimpin OPM Rumkorem dan Prai.

Pada tahun 1985, sembilan tahun setelah Seth Rumkorem dan Jacob Prai melarikan diri ke pengasingan, Mathias Wenda mengubah nama OPM menjadi Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM). Kata ‘TPN’ menunjukkan bahwa kelompok tersebut adalah sayap militer OPM, organisasi politik.

Pada tahun 2006, terjadi kesepakatan di antara para komandan TPN-OPM yang dipimpin oleh Richard Joweni untuk mengubah namanya menjadi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) atau West Papua National Liberation Army (WPNLA). Anggota TPN-PB mengklaim untuk melayani bangsa West Papua, bukan satu organisasi politik. Setelah Richard Joweni meninggal pada tahun 2015, sebagian besar komandan TPN-PB baru, yang merupakan generasi muda pejuang West Papua, mendirikan komando nasional TPN-PB, yang sekarang melanjutkan perjuangan bersenjata di dataran tinggi tengah West Papua.

Namun, kelompok kecil TPN-OPM yang tersisa di sepanjang perbatasan Papua Nugini – Indonesia menolak nama baru, TPN-PB. Mereka tetap mempertahankan nama TPN-OPM dan berafiliasi dengan OPM yang kini dipimpin oleh Jeffrey Bomanak Pagawak. Menurut Dr Webb-Gannon, “OPM telah kehilangan monopoli strategis dan politiknya dalam perjuangan karena para pendirinya, sebagian besar anggota generasi pertama telah menua, pindah ke luar negeri atau meninggal” (referensi Morning Star Rising).

Dalam wawancara Profesor Cahyo Pamungkas, untuk kepentingan analisis konflik mereka tahun 2004, Pemetaan peran & kepentingan para aktor dalam konflik di Papua disebutkan OPM sebagai Organisasi Kebebasan Papua politik dan bersenjata. Namun, sejak itu, “sejumlah anggota OPM telah berkomitmen (secara terbuka pada pertemuan Agustus 2004 di Wewak, PNG) untuk melakukan perlawanan tanpa kekerasan”.

Menurut Dr Webb-Gannon, TPN-PB, untuk waktu yang lama, bertindak sebagai sayap bersenjata OPM, organisasi kemerdekaan di West Papua.

“Sejak tahun 2001, OPM secara umum telah berkomitmen untuk mencari kemerdekaan dengan cara-cara non-kekerasan. Namun demikian, TPN-PB tetap menjadi bagian dari OPM karena perjuangan kekerasan tetap dapat diterima oleh banyak anggota OPM sebagai metode terakhir. Semua anggota TPB-PB adalah anggota OPM, tetapi tidak semua anggota OPM (sebagian besar Penduduk Asli West Papua) termasuk dalam TPN-PB,” tulis Dr. Webb-Gannon dalam sebuah wawancara untuk riset Papua Projectnya.

TPN-PB mengatur serangan bersenjata terhadap pasukan keamanan Indonesia, terutama Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta terhadap individu yang dianggap bertindak untuk atau atas nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau pasukan keamanan lainnya. Profesor Dahyo Pamungkas menjelaskan bahwa dia menganggap TPN-PB bukan sebagai organisasi teroris tetapi sebagai pejuang kemerdekaan, meskipun mereka juga membunuh warga sipil yang dicurigai sebagai mata-mata untuk angkatan bersenjata dan polisi Indonesia.

“Teroris” – Jakarta menganggap OPM/TPN sebagai organisasi anti pemerintah
Bagi pemerintah Indonesia, OPM adalah kelompok separatis kriminal bersenjata. Bagaimana pemerintah Indonesia membingkai OPM di ruang publik telah berubah selama bertahun-tahun. Dulu disebut Kelompok Separatisme Bersenjata, Gerakan Pengacau Keamanan, Gerombolan Pengacau Liar, dan belakangan ini Kelompok Kriminal Bersenjata. Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan untuk menjadikan OPM sebagai organisasi teroris telah disuarakan oleh berbagai pihak, termasuk mantan Kepala Badan Intelijen Negara pada tahun 2019. Pada Maret 2021, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Pol. Boy Rafli Amar, mengusulkan agar OPM/TPN dikategorikan sebagai organisasi teroris.

Pembunuhan Kepala Intelijen Papua, I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua pada 25 April, yang diklaim oleh anggota TPN-PB, menjadi pendorong untuk menindaklanjuti usulan ini. Sehari setelah pembunuhan itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk mencari dan menangkap seluruh anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Provinsi Papua dan Papua barat. Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), mendesak pemerintah mengerahkan kekuatan penuh. Dia dikutip di media mengatakan, “Hancurkan mereka dulu. Kami akan membahas masalah hak asasi manusia nanti”.

Organisasi hak asasi manusia mengkritik pernyataannya. Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, mengatakan pernyataan Soesatyo berpotensi mendorong eskalasi kekerasan di Papua dan West Papua: “Hak asasi manusia adalah kewajiban konstitusional, sehingga harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan negara. Mengesampingkan hak asasi manusia tidak hanya bertentangan dengan hukum internasional tetapi juga inkonstitusional”.

Joe Collins dari Asosiasi West Papua Australia mengatakan pernyataan semacam ini dapat menyebabkan eskalasi kekerasan, yang menyebabkan pasukan keamanan melakukan penyisiran militer di daerah tersebut.

Terlepas dari itu, pada 29 April 2021, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Prof Mahdud MD mengumumkan dalam konferensi pers bahwa kelompok kriminal bersenjata di West Papua telah dikategorikan sebagai teroris. Dia tidak menyebut kelompok tertentu, hanya menyebut kelompok kriminal bersenjata (KKB). KKB adalah istilah yang sering digunakan Pemerintah Indonesia untuk mengidentifikasi kelompok bersenjata TPN-PB

“Berdasarkan definisi ini, kegiatan kelompok kriminal bersenjata dengan nama apapun, orang-orangnya dan mereka yang berafiliasi dengannya diklasifikasikan sebagai tindakan teror,” kata Mahfud.

Undang-undang kontra-terorisme Indonesia mengizinkan pihak berwenang untuk menahan individu tanpa tuduhan hingga 21 hari dan mencegat komunikasi dari mereka yang dicurigai merencanakan atau melakukan tindakan “terorisme”.

Kekhawatiran berlanjutnya kekerasan
Pada 30 April 2021, dewan diplomatik TPNPB-OPM menyatakan dalam siaran pers bahwa pasukan keamanan Indonesia melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan genosida di West Papua. Pernyataan tersebut menekankan bahwa “pejuang kemerdekaan TPN-PB tidak pernah menyerang penduduk sipil Indonesia; Namun, jika Indonesia melanjutkan program teror dan genosida terhadap penduduk sipil West Papua (seperti yang telah terjadi selama hampir enam puluh tahun hingga sekarang) dan masyarakat internasional tidak campur tangan, pejuang kemerdekaan TPN-PB OPM akan mengumumkan kampanye untuk menghabisi tidak hanya militer Indonesia tetapi juga para pendatang (orang luar West Papua yang datang ke West Papua) Indonesia yang mencuri tanah dan sumber daya orang-orang West Papua”.

Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, bereaksi melalui pernyataan yang mengutuk kejahatan yang dilakukan oleh TPN-PB tetapi meminta pemerintah pusat untuk menilai kembali keputusan tersebut. Ia menyarankan TNI dan Polri melakukan pemetaan TPN-PB secara komprehensif untuk mengetahui persebaran, kekuatan pasukan dan struktur organisasi TPN-PB. Pemetaan ini penting untuk menghindari penangkapan dan pembunuhan sewenang-wenang terhadap warga sipil. Gubernur merekomendasikan agar pemerintah pusat membahas pelabelan TPN-PB dengan Dewan Keamanan PBB.

Kelompok hak asasi manusia juga bereaksi kritis terhadap pelabelan teroris. Wakil Koordinator LSM KontraS yang berbasis di Jakarta, Rivanlee Anandar, menyatakan bahwa “label itu tidak lebih dari upaya untuk membungkam suara-suara yang menuntut keadilan di Papua… dan tentu saja akan memperburuk kondisi di Papua.”

Joe Collins dari Australia Asosiasi West Papua (AWPA) mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa “setiap orang West Papua dapat ditangkap atas kemauan personel pasukan keamanan. Itu juga dapat digunakan untuk melawan kelompok masyarakat sipil di West Papua yang memprotes pelanggaran hak asasi manusia, perusakan lingkungan dan untuk mengekang kebebasan berbicara dan media.”

Warpo Wetipo, dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), berbagi pandangan ini dan menyatakan bahwa kurangnya definisi yang jelas akan menjadi pembenaran untuk membungkam dan mengkriminalisasi masyarakat sipil di West Papua.

Institusi Katolik, seperti Keuskupan Timika dan Keuskupan Agung di Brisbane, Australia, menerbitkan siaran pers sebagai tanggapan atas perkembangan isu ini. Pernyataan media Keuskupan Agung Brisbane menggemakan seruan para pemimpin gereja Papua untuk intervensi internasional untuk mengakhiri kekerasan yang telah memburuk di pegunungan tengah Papua selama beberapa tahun terakhir.

Keuskupan Timika menekankan penolakannya terhadap label teroris, dengan alasan bahwa pernyataan itu akan menyebabkan pembatasan lebih lanjut pada kebebasan mendasar dan ruang demokrasi di West Papua.

Dewan Gereja-Gereja West Papua (WPCC) menyuarakan keprihatinannya atas meningkatnya situasi di West Papua melalui sebuah surat terbuka untuk Presiden Jokowi. WPCC menunjukkan bahwa tidak ada bukti bahwa OPM terlibat dalam serangan semacam itu dan memperingatkan risiko bahwa serangan semacam itu di masa depan bahkan dapat dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia untuk menyalahkan OPM dan mencegah pemantauan hak asasi manusia internasional. (*)

Komentar
Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

banner 400x130