Enarotali, Jubi TV– Dua perusahaan besar berencana hadir di kabupaten Intan Jaya yakni PT Antam dan PT Inalum. Keduanya akan beroperasi Blok B Wabu di Intan Jaya, namun keinginan pemerintah itu ditolak dengan tegas oleh mahasiswa Intan Jaya yang tergabung di dalam Ikatan Pelajar, Mahasiswa Moni (IPMMO) se Jawa dan Bali.
“Kami menolak kehadiran kedua perusahaan itu. Kami sadar bahwa akan dilakukan pengerahan militer yang berlebihan, sebab sampai saat ini menyebabkan konflik berkepanjangan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya sejak 18 Desember 2019 sampai sekarang banyak korban nyawa, harta maupun benda baik dari pihak TNI, POLRI, masyarakat dan TPN-PB OPM adalah demi mengamankan dan memuluskan kehadiran beberapa perusahan tambang yang ingin beroperasi di Blok B Wabu Intan Jaya,” kata Burume Kibame Kobogau, ketua pusat IPMMO se Jawa Bali, Selasa, (2/5/2023).
Menurut pihaknya, atas pengoperasian perusahaan tambang itu tentu akan mengerahkan militer besar-besaran di Intan Jaya guna mengamankan Kedua perusahaan ini. Selain itu kata Kobogau, kehadiran perusahaan memberikan dampak negatif bagi alam dan lingkungan hidup di Intan Jaya.
“Bahkan kehadiran perusahaan ini akan menyebabkan limbah, pencemaran air dan udara yang akan menjadi ancaman bagi kehidupan orang Intan Jaya. Yang perlu kita ketahui adalah kami hidup karena alam, maka sudah menjadi kewajiban kami untuk menjaga dan melindungi alam kami sebagai sumber kehidupan kami demi kelangsungan hidup kami bahkan sampai anak cucu kami,” katanya.
Sekretaris IPMMO, Kayus Selegani meminta pemerintah pusat dan daerah harus mengutamakan keselamatan dan kedamaian di Kabupaten Intan Jaya dengan mengupayakan pelayanan sosial yang baik.
“Kami juga ingatkan kepada Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah Dr. Ribka Haluk dan Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya tidak ada alasan apapun mengupayakan demi mengoperasi tambang di gunung emas Blok B Wabu,” kata Selegani.
IPMMO se Jawa dan Bali dengan tegas menolak penambahan pos-pos militer di beberapa titik tempat. “Itu sudah sepakati bersama perwakilan beberapa tokoh yang mengatasnamakan masyarakat dan Kapolres Intan Jaya serta Koramil Sugapa. Karena hal itu akan menyempitkan ruang gerak masyarakat di sekitar nya serta menimbulkan trauma berat bagi masyarakat,” ujarnya.
Pihaknya juga mempertanyakan sejauh mana kinerja tim advokasi hak masyarakat Intan Jaya, LMA, kepala suku yang didampingi oleh Ketua Poksus DPR Papua, Jhon NR Gobai beraudiensi dengan komisi VII DPR-RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.
“Namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari VII DPR-RI terkait hal ini. Maka kami berharap agar segera satukan barisan untuk mempertanyakan hal tersebut kepada Komisi VII DPR-RI,” katanya. (*)
Artikel ini sudah terbit di jubi.id dengan judul: Mahasiswa Intan Jaya tolak PT Antam dan PT Inalum
