Sorong, Jubi TV– Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua Pos Sorong memberikan tanggapan terkait program strategis yang diumumkan oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dalam pidato perdananya saat serah terima jabatan di Kota Sorong, pada Kamis (6/3/2025).
Dalam pidatonya, gubernur menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama pemerintah provinsi, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya.
Gubernur mengatakan bahwa program utama pemerintah daerah adalah pendidikan gratis bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Biaya pendaftaran serta Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) akan dihapuskan, untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan tanpa hambatan ekonomi,” katanya.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama. Gubernur menekankan bahwa layanan kesehatan harus berkualitas, terjangkau, dan tersedia bagi semua warga. Ia menargetkan agar setiap rumah sakit di provinsi ini memiliki setidaknya empat dokter spesialis.
Saat ini, mayoritas dokter spesialis hanya terkonsentrasi di Kota Sorong, sehingga pemerataan tenaga medis menjadi tantangan yang harus segera diatasi.
Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar rakyat
Menanggapi pidato Gubernur Elisa Kambu, LBH Papua Pos Sorong melalui anggotanya, Ambrosius Klagilit SH menyampaikan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kewajiban negara dalam melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan rakyatnya.
LBH menekankan bahwa pemerintah harus segera memastikan tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, termasuk tenaga pengajar dan tenaga medis yang kompeten. Mereka juga menyoroti tingginya angka putus sekolah di wilayah tersebut.
“Data tahun 2024 menunjukkan bahwa di Kabupaten Sorong Selatan terdapat sekitar 7.000 anak putus sekolah, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak asli Papua. Di Kota Sorong, angka putus sekolah pada 2023 tercatat mencapai 667 anak,” kata Klagilit.
Berdasarkan analisis tersebut LBH Papua Pos Sorong mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk segera mengambil langkah-langkah konkret, guna memastikan program pendidikan dan kesehatan berjalan efektif.
LBH menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak. Mereka berharap Gubernur Elisa Kambu dapat merealisasikan janji politiknya dengan kebijakan konkret yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat Papua Barat Daya.
“Dengan adanya komitmen yang jelas dari pemerintah dan pengawasan dari berbagai pihak, diharapkan masyarakat Papua Barat Daya dapat menikmati layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik di masa mendatang,” ujarnya.
Berikut sejumlah poin tuntutan yang diajukan LBH Papua Pos Sorong untuk pemerintah:
- Mengambil kebijakan strategis di sektor pendidikan dan kesehatan untuk memastikan akses yang mudah dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.
- Membangun rumah sakit bertaraf internasional dengan fasilitas yang lengkap agar layanan kesehatan lebih merata.
- Menyediakan universitas negeri berstandar nasional dan internasional dengan biaya yang terjangkau dan kualitas pendidikan yang memadai.
- Menekan angka putus sekolah dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat dan memastikan pendidikan gratis benar-benar terlaksana.
- Menjamin ketersediaan tenaga pengajar dan medis yang kompeten serta memastikan pelayanan yang diberikan tidak diskriminatif. (*)
Artikel ini sudah terbit di Jubi.id
