Sorong, Jubi TV– Sejumlah destinasi wisata yang dikelola masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan mengalami lesu atau penurunan pengunjung sepanjang 2025. Hancurnya infrastruktur jalan menuju tempat wisata dituding sebagai alasan utama penurunan wisatawan tersebut.
Sementara Pemerintah Kabupaten Sorsel tidak memprioritaskan Pembangunan infrastruktur ini, tetapi rajin mempromosikan keindahan alam Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya yang sangat menawan itu.
Hal itu disampaikan beberapa pegiat wisata alam dari Sorsel yang merasakan dampak langsung dari kerusakan infrastruktur jalan ini. Bukan saja wisatawan yang berkurang, akses Masyarakat untuk keluar masuk kampung pun sangat sulit.
Keluhan datang dari Daut Sawen, warga Kali Klaogin yang memiliki destinasi wisata air di Distrik Seremuk. Ia mengatakan jumlah wisatawan menurun drastis sepanjang 2025.
“Sekarang sepi, tidak seperti tahun lalu (2024),” kata Daut.
Menurut dia, penyebab utamanya adalah kerusakan jalan. “Akses dari mata jalan ke Distrik Seremuk sampai Kampung Klaogin hancur total jadi jalan tersebut,” kata Daut.
“Sudah rusak lebih dari dua dekade bupati ganti bupati dan lebih belum pernah disentuh pemerintah,” katanya.
Padahal, jalan itu menjadi penghubung tiga destinasi wisata utama di Sorong Selatan, yaitu jalan ke Kali (sungai) Sevese, Mangrove Kampung Woloin, dan Kali Klaogin.
Daut menilai kondisi tersebut menunjukkan kegagalan pemerintah dalam membaca potensi wilayah. “Bagaimana mau bicara pariwisata kalau jalan saja tidak bisa dilewati?” katanya.
Ia menyebut julukan Kabupaten Sorong sebagai “Kabupaten 10001 Sungai” kini kehilangan makna substantif.
“Jangan sampai itu cuma slogan kosong!” katanya.
Kerusakan infrastruktur berdampak langsung pada kehidupan ekonomi masyarakat lokal. Warga yang menggantungkan hidup dari transportasi sungai, kuliner dan jasa wisata, kini kehilangan penghasilan.
“Kalau pengunjung tidak datang, kami tidak makan,” katanya.
Dalam konteks Sorong Selatan, pariwisata seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan struktural. Namun tanpa dukungan kebijakan, potensi itu justru menjadi beban. Masyarakat adat dipaksa berjuang sendiri mengelola wisata dengan sumber daya terbatas. “Kami ini bukan minta kaya, kami minta diperhatikan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat adat harus dilibatkan sebagai subjek pembangunan bukan hanya dijadikan nama di proposal.
Persoalan serupa juga terjadi di destinasi wisata Gunung Jerwok, yang selama ini dikenal sebagai lokasi wisata alam dan budaya. Masyarakat gunung Jerwok sebenarnya memiliki daya tarik panorama alam dan nilai historis bagi wisatawan. Namun, buruknya akses jalan menuju puncak Gunung Jerwok membuat destinasi ini kian ditinggalkan pengunjung, karena jalan menuju lokasi wisata dinilai tidak layak dan membahayakan keselamatan.
“Akses naik ke Gunung Jerwok itu tidak baik. Jalan terjal, rusak, dan tidak pernah diperbaiki,” kata warga Gunung Jerwok, Mikael Kaliele.
Kondisi tersebut membuat wisatawan enggan berkunjung, terutama keluarga dan pengunjung dari luar distrik dan akibatnya, aktivitas ekonomi warga di sekitar Gunung Jerwok ikut mati
Berbeda dengan Gunung Jerwok, Kali Sembra justru menjadi satu-satunya destinasi yang masih relatif ramai pengunjung. Ramainya Kali Sembra dinilai bukan karena dukungan pemerintah, melainkan karena aksesnya yang lebih mudah dijangkau dan dekat dalam ibu kota kabupaten Sorong Selatan, Teminabuan.
“Kalau sekarang yang masih ramai itu hanya Kali Sembra, karena jalannya bisa dilewati,” kata seorang pelaku wisata lokal.
Namun, ketergantungan pada satu destinasi menunjukkan rapuhnya sistem pengelolaan pariwisata Sorong Selatan. Ketika satu lokasi padat pengunjung, destinasi lain justru mati perlahan.
Kondisi lebih memprihatinkan terjadi pada wisata mangrove di Kampung Wayolo Distrik Teminabuan. Destinasi yang sebelumnya digadang gadang sebagai wisata edukasi dan konservasi lingkungan itu, kini rusak parah. Jalur kayu mangrove yang menjadi akses utama wisatawan dilaporkan patah dan hancur di banyak titik.
Kerusakan tersebut membuat kawasan mangrove tidak lagi aman dikunjungi. Warga kampung menyebut tidak pernah ada perawatan maupun perbaikan sejak awal dibangun. Padahal, wisata mangrove Wayolo sebelumnya menjadi harapan baru bagi ekonomi kampung banyak warga sempat membuka usaha kecil, mulai dari kuliner hingga jasa pemandu wisata.
“Sejak akses rusak, aktivitas wisata berhenti total sekarang tidak ada pengunjung sama sekali,” ujar Soleman, warga setempat.
Kerusakan wisata mangrove Wayolo kembali menegaskan lemahnya perencanaan dan pengawasan pemerintah daerah pembangunan dilakukan tanpa skema pemeliharaan jangka Panjang.
Dana digunakan untuk membangun, tetapi tidak disiapkan untuk merawat.
Masyarakat menilai pemerintah hanya mengejar proyek fisik tanpa memikirkan keberlanjutan mengakibatnya, satu per satu destinasi wisata lokal rusak dan ditinggalkan.
Jika destinasi wisata gunung Jerwok di Kampung Sodrofoyo terisolasi karena jalan rusak, mangrove Wayolo mati karena tidak ada anggaran perawatan rutin.
Sementara Kali Sembra menjadi ramai bukan karena kebijakan, tetapi karena kebetulan aksesnya yang dekat dengan ibu kota kabupaten. Menurunnya geliat pariwisata di Sorong Selatan kini bersifat sistemik. Sehingga bukan hanya soal promosi yang dibutuhkan, melainkan absennya perencanaan, pemeliharaan, dan keberpihakan anggaran.
“Masyarakat adat menilai pemerintah daerah gagal menjadikan Otsus sebagai alat perubahan. Kami ini bukan objek proyek. Kami mau dilibatkan, dijaga, dan dihargai,” kata Soleman.
Selama infrastruktur dasar, seperti jalan menuju destinasi wisata, masih dibiarkan rusak, fasilitas kebersihan dan pengelolaan lingkungan nyaris tidak ada, dan pemerintah daerah yang dinilai tidak memiliki peta jalan pariwisata, mengakibatkan promosi tanpa kesiapan lapangan.
“Perbaiki jalan dulu, baru bicara wisata,” kata Daut.
Mereka juga meminta kegiatan kegiatan resmi Pemkab Sorong Selatan, digelar di wilayah Sorong selatan supaya uang berputar di dalam kabupaten.(*)
Artikel ini sudah terbit di Jubi.id
