Qwandamuka, Brisben Jubi TV– “West Papua (Papua Barat) masih tertutup dari kesadaran global, sebagian besar disebabkan oleh kampanye disinformasi yang tiada henti di Indonesia dan penindasan terhadap media dan kebebasan berpendapat bagi orang asli Papua susah untuk melakukan aksi-aksi damai seperti sekarang ini.”
Demikian disampaikan Aktivis Kemerdekaan West Papua Ronny Kareni saat melakukan orasi Justice for Palestine yang digelar di Qwandamuka, Brisben pada Senin (15/4/2024).
Kareni mengatakan, hubungan negara Indonesia dengan diplomatiknya dengan negara-negara seperti Australia, Amerika, dan negera-negara lainnya di dunia membuat isu Papua terisolasi.
“Saya menilai bahwa keterlibatan Australia dalam kekejaman Israel dan genosida yang sedang berlangsung terhadap masyarakat adat mencerminkan sikap diam yang memalukan terhadap perjuangan kedaulatan Papua Barat (West Papua),” katanya.
Kareni melanjutkan bahwa Pemerintah Australia secara aktif mendukung rezim yang menindas di Indonesia yang mengkoloni daerah Papua dan mengeksploitasi kekayaan bangsa West Papua.
“Sikap pemerintah ini lebih buruk lagi dan sikap pemerintah ini sangat memalukan,” ujarnya.
Menurut Kareni banyak perusahaan senjata yang diproduksi di Australia dan negara-negara lain untuk mempersenjatai Indonesia. Selain itu, Polisi Federal Australia membantu dalam melatih pasukan Indonesia untuk melakukan kekerasan terhadap rakyat bangsa Papua.
“Kami bangsa Papua berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja, sebab saat ini eskalasi konflik meningkat di West Papua, ini sangat memprihatinkan bagi rakyat kami,” katanya.
Kareni mengkritik perusahaan-perusahaan senjata dan nikel yang berafiliasi dengan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. Perusahaan-perusahaan raksasa pertahanan, seperti Boeing, Rheinmetall, Thales, dan Elbit dengan dana publik menjadi landasan hubungan Australia-Indonesia.
“Mereka harus berhenti untuk memperbanyak pasokan senjata atau alutista yang dapat mengancam orang Papua, karena bisa berdampak buruk. Pemerintah kita berencana untuk menyia-nyiakan tambahan $270 miliar selama dekade berikutnya untuk belanja militer sehingga memenuhi kantong-katong perusahaan, sementara rakyat kami mati,” katanya.
Menurut Kareni, melihat konteks perjuangan pembebasan West Papua dan penderitaan bangsa ‘first nations’. “Kami menyamakannya dengan perjuangan Palestina. Palestina mengungkap sejarah kolonial Barat yang mengakar, ideologi rasial, dan kolonialisme,” ujarnya.
Kareni mengajak solidaritas dari Australia, Palestina, dan Sudan untuk bersolidaritas menunjukkan kekuatan perlawanan kolektif melawan tirani, membongkar kedok superioritas moral Barat, dan menghilangkan prasangka pendidikan yang salah selama berabad-abad.
“Mari kita bercita-cita untuk menyaksikan runtuhnya Zionisme, Eurosentrisme, rasisme, kolonialisme, dan kapitalisme dalam hidup kita,” katanya.
Ia berharap agar dukungan masyarakat Australia ada, karena Australia yang hanya berjarak satu perjalanan ke West Papua (Tanah Papua) dari kano, pantai Australia.
“Mari kita berjuang untuk kedaulatan penuh atas apa yang disebut Australia, Palestina yang merdeka, dan Papua Barat yang telah merdeka. Tanggung jawab ada pada kita untuk mengubah aspirasi ini menjadi kenyataan,” katanya.
Politisi Australia Max Chandler Mather dalam orasi bersama masa aksi ‘Justice for Palestine’ mengatakan Pemerintah Australia turut membiayai industri perusahaan senjata yang mengekspor senjata ke rezim militer TNI dan Pemerintah Israel.
“Yang kita bisa lakukan adalah melakukan advokasi keuangan dan advokasi media. Media adalah senjata kami untuk advokasi terkait dengan kebijakan Pemerintah Australia, bahkan Indonesia untuk menghentikan misi ini,” katanya. (*)
Artikel ini sudah terbit di jubi.id
