Manuver Pak Walikota sudah terbaca dengan mengembalikan SK Ketua Tim Pemekaran kemudian menyalahkan Gubernur Pak Dominggus Mandacan, seakan-akan yang tidak mampu itu Pak Gubernur
Manokwari, Jubi TV– Ketua Tim Pemekaran Papua Barat Daya, EC. Lambert Jitmau dinilai tidak mampu mengurus perjuangan Pemekaran Daerah Otonom Baru DOB Papua Barat Daya sehingga melakukan manuver dengan mengembalikan SK sebagai Ketua Pemekaran.
“Manuver Pak Walikota sudah terbaca dengan mengembalikan SK Ketua Tim Pemekaran kemudian menyalahkan Gubernur Pak Dominggus Mandacan, seakan-akan yang tidak mampu itu Pak Gubernur” kata Ketua Parlemen Jalana (Parjal) Ronald Mambieuw Minggu (10/4-2022).
Runolad menduga Ketua Tim Pemekaran sudah mengetahui arah kebijakan Jakarta sedari awal sehingga dengan mengembalikan SK Ketua TIm seakan-akan dia (Lambert Jitmau red) mau cuci tangan dari Publik yang menginginkan Pemekaran Papua Barat Daya.
“Saya duga beliau Ketua Tim sudah mengetahui bahwa PBD tidak masuk dalam Penetapan RUU Pemekaran di tanah Papua yang ditetapkan oleh Komisi II DPR RI, sehingga dengan mengembalikan SK Ia seakan berupaya cuci tangan dari Aspirasi Masyarakat di Sorong Raya ini” tuturnya
Komisi II DPR RI telah menetapkan Rancangan undang-undnag (RUU) Pemekaran di Papua, hanya terdapat tiga Wilayah yang masuk dalam penetapan tersebut yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Sebelumnya Gubernur Papua Barat mengatakan, SK yang dikeluarkan tujuannya agar tim melakukan ditemui Wartawan Kamis (7/4/2022) mengatakan, Pemekaran harus melibatkan semua elemen. Proses pemekaran sudah dilakukan dan memang perlu dukungan dari semua pihak, termasuk melibatkan unsur Masyarakat Adat.
“Pemekaran ini perlu melibatkan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Pemuda dan sebagainya” kata Gubernur Dominggus Mandacan
Dia menyebut pelibatan tokoh Adat terutama pemilik hak wilayat ini penting terutama lokasi tanah yang akan ditempatkan kawasan Perkantoran Ibukota baru.
“Pemekaran itu datang bukan kepentingan Pejabat, jadi pejabat itu hanya memfasilitasi keinginan Masyarakat soal Pemekaran” tuturnya.
Mandacan menanggapi sikap Walikota Sorong Ekonom Lambert Jitmau yang menuding Gubernur Papua Barat luput terhadap janji Politik saat Kampanye di Sorong raya.
“Saya berharap tim Pemekaran harusnya sudah mengakomodir komponen Masyarakat begitu, tujuannya untuk menjernihkan keinginann terkait Pemekaran” ucapnya.(*)
