News  

TPNPB sebut pendekatan apapun yang dilakukan Indonesia di Papua akan sia-sia

Anggota TPNPB - Dok. Jubi

Jubi TV – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPPB-OPM) rencana pemerintah menggunakan pendekatan persuasif seperti pendekatan kesejahteraan di Tanah Papua adalah rencana yang sia-sia. Sebab rakyat Papua memahami akar persoalan Papua bukanlah kesejahteraan melainkan hak politik penentuan nasib sendiri. Hal ini dikatakan oleh Sebby Sambom, juru bicara TPNPB, Kamis (13/1/2022).

“Cara apapun tidak mungkin, kecuali Papua merdeka penuh baru akan aman dan damai. Kami tidak butuh dialog dengan Jakarta, tapi kami sudah ajukan duduk di meja perundingan dengan kabinet Jokowi. Dan perundingan yang dimediasi oleh PBB,” kata Sambom..

OPM, menurut Sebby telah menutup pintu terhadap segala pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia selain kemerdekaan penuh untuk Papua. OPM tidak butuh dialog lagi dengan Jakarta. OPM  sudah ajukan duduk di meja perundingan dengan kabinet Jokowi. Dan perundingan yang dimediasi oleh PBB.

Pemerintah Indonesia melalui kepolisian diketahui akan mengubah sandi operasi keamanan di Papua dari Nemangkawi menjadi Operasi Damai Cartenz. Polisi akan mengedepankan pendekatan kesejahteraan masyarakat di Papua nantinya. Perubahan ini akan dilakukan pada tanggal 25 Januari 2022.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menjelaskan ada tiga fungsi yang menjadi fokus operasi Damai Cartenz ini, yaitu fungsi intelijen, fungsi pembinaan masyarakat (binmas), dan fungsi hubungan masyarakat (humas).

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud Md mengakui isu Papua masih menjadi tantangan pemerintah.

“Isu-isu terkait Papua juga menjadi tantangan yang tengah dihadapi pemerintah,” ujar Mahfud lewat keterangan tertulis, Selasa, 12 Januari 2022.

Terkait isu-isu Papua, kata Mahfud, pemerintah terus melakukan dialog dan mengatasi berbagai permasalahan dengan pendekatan kesejahteraan sesuai yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2020 dan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Mahfud Md mengatakan tetap fokus memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik personel, aparat, maupun keuangan, untuk secara kolaboratif dan komprehensif membangun kesejahteraan masyarakat Papua. (*)

News Desk

Komentar
Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
banner 400x130