Jayapura, Jubi TV– Puluhan mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) menggelar aksi menolak tes CAT akademik calon anggota polisi baru di lingkungan kampus UNCEN, pada Jumat (24/5/2024). Mereka memrotes Polda Papua yang menggunakan tempat di lingkungan kampus Uncen untuk kegiatan tersebut.
Para mahasiswa sempat melakukan pemalangan saat aksi dilakukan di Gapura Uncen Atas, Perumnas III, Distrik Heram, Kota Jayapura. Menurut penanggung jawab aksi, Kamus Bayage, saat ditemui Jubi usai aksi dibubarkan, Jumat (24/5/2024) mahasiswa menutup portal jalan keluar masuk kampus Uncen karena menolak kegiatan dari pihak kepolisian di lingkungan kampus.
Menurut Bayage, tak lama setelah aksi berlangsung puluhan personil anggota kepolisian dari Polda Papua dan Polsek Heram berdatangan menggunakan satu unit kendaraan dalmas dan tiga unit mobil patroli lengkap berseragam dengan tameng huru hara dan tongkat karet. “Mereka minta kita membuka portal Gapura Uncen,” kata Bayage.
Karena negosiasi mahasiswa dengan aparat kepolisian tidak berjalan baik, lanjutnya, kepolisian lalu membubarkan paksa mahasiswa. “Kami dipaksa mundur, sembilan orang digebuk dengan tongkat karet, dipukul, dan ditendang. Beberapa bagian tubuh mereka ada memar dan membengkak,” ujar Bayage.
Kamus Bayage juga mengaku sempat diancam dengan pisau saat mereka memalang dan menutup portal Gapura. Bayage mengklaim pihak kepolisian yang melakukan ancaman, memotong tali pengikat portal dan membuka portal.
“Mereka suruh buka portal, dengan itu mereka lakukan tindakan kekerasan kepada kami. Beberapa kawan-kawan kena pukulan karet mati ditangan, kaki, kepala sehingga membengkak,” kata Bayage.
Menolak kampus jadi tempat kegiatan kepolisian
Menurut Kamus Bayage, kampus merupakan lembaga akademik yang terpisah dengan lembaga TNI/Polri.
“Karena lembaga kepolisian tidak punya hak untuk intervensi dalam kampus. Kehadiran aparat Polisi di kampus membuat mahasiswa terintimidasi. Stop Polda menerima anggota polisi baru di lingkungan kampus,” kata penanggung jawab aksi itu.
Bayage mengaku heran karena pihak kepolisian dapat masuk dalam kampus dengan berseragam dan bersenjata lengkap. Menurut dia hal itu melanggar otonomi kampus, dan mengganggu mahasiswa dalam perkuliahan karena tempat perkuliahan mahasiswa digunakan untuk perekrutan anggota polisi.
“Ketika polisi masuk dalam kampus dengan bersenjata secara tidak langsung meneror mental mahasiswa bahkan menakuti mahasiswa saat berjalannya kegiatan ini. Kemudian kegiatan ini melanggar aturan akademis kampus dan melanggar aturan otonomi kampus juga,” ujarnya.
Beberapa tuntutan yang disampaikan oleh koordinator aksi mahasiswa tersebut kepada lembaga Uncen antara lain: meminta perekrutan calon anggota polisi di lingkungan kampus agar dihentikan, Uncen agar berhenti bekerja sama dengan pihak TNI/Polri.
Polda Papua: Tes CAT butuh laboratorium komputer
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah atau Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Prabowo, saat dikonfirmasi Jubi, Sabtu (25/5/2024), mengatakan pihaknya memang menggunakan beberapa fasilitas kampus seperti USTJ dan Uncen.
Hal itu dilakukan dalam rangka Pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) Akademik Seleksi Penerimaan Polri Gelombang ke – I Tahun Anggaran 2024 Polda Papua. Uncen dan USTJ dipilih karena kampus tersebut merupakan lokasi yang memiliki fasilitas laboratorium komputer yang memadai.
“Perlu kami tekankan di sini bahwa sebelum kami melaksanakan kegiatan [CAT di kampus itu], Polda Papua sudah memberikan surat pemberitahuan pinjam pakai laboratorium computer kampus sebagai tempat pelaksanaan test CAT akademik bagi Bintara Polri,” katanya.
Benny Prabowo mengatakan Polda Papua juga telah membayar sewa tempat kepada pihak kampus. Sebab kegiatan tes tersebut dilaksanakan bukan hanya di kampus atau universitas, bahkan di beberapa sekolah yang memiliki fasilitas laboratorium komputer.
“Kegiatan ini dilakukan oleh Polda Papua dikarenakan peserta yang mengikuti tes CAT kurang lebih 5000 orang, dan tes tersebut harus dilaksanakan secara serentak, sehingga memerlukan banyak komputer, sehingga menyewa beberapa kampus dan sekolah,” ujar Kabid Humas Polda Papua.
Saat dikonfirmasi terkait insiden pembubaran aksi dan pemalangan mahasiswa di Gapura Uncen hari sebelumnya, Kabid Humas Polda Papua tidak secara khusus memberikan keterangannya.(*)
Artikel ini sudah terbit di jubi.id