News  

Sudah dicabut izinnya, perusahaan ini diduga masih buka hutan di Namblong, Kabupaten Jayapura

Namblong
Citra satelit pembukaan hutan yang dilakukan oleh PT Permata Nusa Mandiri - map.nusantara-atlas.org

Perempuan adat Namblong mengatakan masyarakat tidak pernah menerima kehadiran PNM

Jayapura, Jubi TV – PT Permata Nusa Mandiri (PNM), satu dari lebih dari 100 perusahaan yang dicabut izin perkebunan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, diduga masih membuka hutan di sekitar Namblong, Kabupaten Jayapura. Mereka membuat jalan dan beberapa blok perkebunan dari konsesi lahan mereka.

Dikutip dari Mongabay.com, walaupun surat pencabutan izin perkebunan oleh kementerian lingkungan hidup Indonesia diterbitkan pada bulan Januari 2022, PNM berkirim surat kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura memberikan pemberitahuan tentang pembukaan lahan perusahaan. Surat ini dijawab oleh Kepala Dewan Penanaman Modal Kabupaten Jayapura, Delila Giay, pada tanggal 23 Februari 2022 dengan memerintahkan PNM untuk menghentikan kegiatannya di lapangan. Namun PNM diduga masih membuka lahan setelah tanggal 23 Februari 2022.

David Gaveau, pendiri konsultan teknologi TheTreeMap, yang mengembangkan Nusantara Atlas, mengatakan dengan melihat dua gambar [satelit] Sentinel 2 yang diambil pada 20 Februari dan 12 Maret, sepertinya perusahaan terus melakukan pembersihan setelah tanggal 23.

Menurut data dari Nusantara Atlas, 60,5 hektar (150 hektar) dibuka di konsesi PNM dari 20 Februari hingga 11 Maret, sehingga total untuk 2022 sejauh ini menjadi 116,9 hektar (289 hektar).

Analisis citra satelit lainnya, Aidenvironment, menunjukkan pembukaan lahan seluas 130 hektar (321 acre) dari awal tahun hingga 9 Maret. Itu mengindikasikan lonjakan pembukaan lahan pada paruh kedua Februari, mengingat sejak awal tahun hingga 14 Februari, ditemukan sekitar 50 hektar (125 hektar) telah dibuka.

Dalam suratnya kepada pemerintah Kabupaten Jayapura, PNM mengatakan pemilik hak leluhur di daerah tersebut telah meminta perusahaan untuk mulai mengolah konsesi untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat adat.

Namun, Rosita Tecuari, pemimpin perempuan adat Namblong membantah klaim PNM itu. Ia mengatakan bahwa masyarakat tidak pernah menerima kehadiran PNM di wilayah mereka, dan menginginkan perusahaan keluar dari tanah leluhur mereka.

“Kami sangat tidak setuju dengan keberadaan perusahaan di sini. Karena dampaknya akan sangat banyak. Kami akan kehilangan [hutan kami]. Satwa liar seperti burung kasuari akan pergi jauh dari kita.” kata Rosita.

PNM merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Nimbokrang, Kab. Jayapura. Perusahaan ini tercatat mengantongi sejumlah izin, seperti izin lingkungan (Februari 2014), izin usaha perkebunan (Maret 2014), pelepasan kawasan hutan (Agustus 2014), dan hak guna usaha (HGU) untuk beberapa bagian konsesi mereka (Agustus dan November 2018).

“Izin-izin tersebut terbit tanpa sepengetahuan masyarakat adat,” ungkap Septer Manufandu, Sekretaris Eksekutif JERAT Papua.

Menurut Septer izin-izin tersebut terbit begitu saja, bahkan masyarakat mengetahui keberadaan izin-izin ini setelah perusahaan mulai melakukan kegiatan di lapangan. (*)

Komentar
Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 400x130