Manokwari, Jubi TV— Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Fakfak menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Papua Barat, Manokwari, dari Jumat (30/8/2024) hingga Sabtu (31/8/2024). Pemeriksaan ini bertujuan untuk efisiensi anggaran, mengingat sebelumnya sempat dipertimbangkan untuk dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan
Komisioner KPU Fakfak Divisi SDM, Nur Hasmiah, menjelaskan memilih RSUD Papua Barat di Manokwari untuk efisiensi anggaran.
“Meskipun sebelumnya kami mempertimbangkan dua rumah sakit, keputusan akhir jatuh di Manokwari,” ujarnya.
Dua pasangan calon yang menjalani pemeriksaan adalah Untung Tamsil dan Yohana Hindom, pasangan petahana, serta Samaun Dahlan dan Donatus Nimbitkendik. Selama dua hari tersebut, para calon terlihat silih berganti memasuki ruangan pemeriksaan di RSUD Papua Barat.
“Pemeriksaan hari ini mencakup pemeriksaan bebas narkoba dan kesehatan umum. Pada hari terakhir, Minggu (1/9/2024), akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan,” tambah Nur Hasmiah.
Direktur RSUD Papua Barat, dr. Arnold Tiniap, mengungkapkan bahwa pemeriksaan kesehatan juga dilakukan untuk 10 bakal calon dari lima kabupaten serta bakal calon gubernur dan wakil gubernur.
“Peserta diminta untuk berpuasa sebelum pemeriksaan, baik puasa makan maupun hubungan dengan pasangan,” jelas dr. Tiniap.
Selain Fakfak, lima kabupaten lain yang melakukan pemeriksaan di RSUD Papua Barat meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Pegunungan Arfak, serta pemeriksaan untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat.
Sebanyak 12 dokter dari berbagai spesialisasi disiapkan untuk pemeriksaan, yang meliputi pemeriksaan mata, jantung, saraf, kejiwaan, serta pengambilan darah lengkap.
“Hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada KPU sebagai penyelenggara, sementara hasil individual diberikan kepada masing-masing pasangan calon,” ujar dr. Tiniap.
Pembiayaan pemeriksaan kesehatan ini ditanggung oleh masing-masing KPU daerah dengan perhitungan jumlah pasangan calon yang diperiksa.
“Anggaran ini disesuaikan dengan peraturan gubernur sebagai patokan tarif,” tambah dr. Tiniap.
Tim medis di RSUD Papua Barat juga melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Papua Barat untuk memastikan pemeriksaan bebas narkoba. (*)
Artikel ini sudah terbit di Jubi.id
