Jayapura, Jubi TV– Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON XXI Aceh – Sumatera Utara 2024 sudah kian dekat. Namun status keikutsertaan para atlet Papua dalam PON XXI masih belum jelas. Komite Nasional Olahraga Indonesia atau KONI Papua masih harap-harap cemas menanti kucuran anggaran dari Pemerintah Papua untuk memberangkatkan Kontingen PON Papua ke Aceh dan Sumatera Utara.
PON XXI Aceh – Sumatera Utara akan dibuka pada 8 September 2024, dan berlangsung hingga 20 September 2024. Akan tetapi, hingga Sabtu (10/8/2024), nasib atlet dan Kontingen PON Papua belum jelas.
Situasi kian mengkhawatirkan, karena KONI Papua absen dari rapat pembahasan keabsahan atlet PON XXI, atau Delegation Registration Meeting (DRM) wilayah Sumatera Utara yang berlangsung 7-10 Agustus 2024. KONI Papua terpaksa absen dari pertemuan itu, gara-gara tidak punya anggaran.
Padahal, dalam DRM tersebut KONI Papua harus memastikan nama atlet yang diberangkatkan mengikuti PON XXI, dan membayar kontribusi akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal kepada Panitia Besar PON XXI wilayah Sumatera Utara. Pada 12 – 15 Agustus 2024, KONI Papua seharusnya juga menghadiri DRM wilayah Aceh, dan membayar kontribusi serupa. Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian soal kehadiran KONI Papua dalam DRM di Aceh nanti.
Sekretaris Umum KONI Papua, George Weyasu saat dikonfirmasi pada Kamis (8/8/2024) membenarkan bahwa pihaknya tidak menghadiri DRM wilayah Sumatera Utara. “Tidak ada (yang hadir), DRM untuk wilayah Sumut itu dilaksanakan tanggal 7-10 Agustus, dan DRM di Banda Aceh nanti tanggal 12-15 Agustus. Di kegiatan DRM itu kita harus menyerahkan kontribusi 50 persen untuk biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi kepada tuan rumah,” kata Weyasu.
Menunggu kucuran dana
KONI Papua memang tak punya uang untuk bisa secara mandiri memberangkatkan Kontingen PON Papua ke Aceh dan Sumatera Utara. KONI Papua bahkan tidak punya uang untuk membantu organisasi induk cabang olahraga membuat Pemusatan Latihan Daerah (Pelanda) bagi 374 atlet Papua yang telah lolos kualifikasi PON XXI. Akibatnya, persiapan para atlet itu bergantung kepada kemampuan masing-masing organisasi induk cabang olahraga, atau kemampuan pribadi atlet.
Setelah tarik-ulur panjang, akhirnya nilai bantuan Pemerintah Provinsi Papua untuk membiayai Kontingen PON Papua disepakati Rp35 miliar. Nominal itu disepakati dalam Rapat Badan Anggaran DPR Papua bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Papua pada 15 Juli 2024. Namun, hingga Sabtu anggaran itu belum kunjung diterima KONI Papua.
Penjabat Gubernur Papua yang baru, Mayjen (Purn) Ramses Limbong saat dikonfirmasi perihal dukungan pembiayaan Kontingen PON Papua itu mengatakan ia masih perlu mengecek kembali perihal itu, karena dirinya baru saja bertugas. Namun ia mendapatkan kabar bahwa anggaran yang akan dihibahkan itu sudah disiapkan. Begitu pula dengan anggaran untuk Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) Papua.
“[Anggaran untuk] PON itu kan hibah. Saya sudah tanya, sudah disiapkan. Artinya sudah didukung. Saya belum cek, nanti saya cek lagi. Untuk Peparnas juga sudah disiapkan, anggarannya saya belum tahu persis, karena saya kan masih baru. Nanti saya akan cek usulannya berapa. Anggaran kami kan sedang drop, semua pihak harus paham,” kata Ramses di Kantor Gubernur Papua pada Jumat (9/8/2024).
Ada pekerjaan rumah lain Pemerintah Provinsi Papua, yaitu menunjuk Ketua Kontingen PON Papua, dan meresmikan kontingen itu. Ramses menegaskan ia masih akan merapatkan hal itu, sehingga ia belum bisa banyak bersuara karena baru memulai tugasnya sebagai Penjabat Gubernur Papua.
“Saya baru saja datang, saya akan cek dulu. Kita lihat nanti, saya rapatkan dulu, khususnya masalah PON. Jadi saya belum dapat data detailnya seperti apa,” ujarnya.
Jaminan Ketua DPR Papua
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw saat dikonfirmasi pada Jumat mengatakan status anggaran untuk membiayai Kontingen PON Papua sudah siap dikucurkan dalam waktu dekat. Nominal anggaran yang disepakati senilai Rp 35 miliar.
“Dananya sudah ada, dan sudah lewat peraturan kepala daerah sudah disetujui mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [Provinsi Papua]. Sampai dengan tadi [hari Jumat], yang dilaporkan oleh eksekutif senilai Rp 35 miliar. Kami masih minta ada penambahan-penambahan, tentu itu kembali ke pihak eksekutif untuk melihat angka-angka itu. Tapi, untuk Rp35 miliar, itu sudah pasti ada,” kata Banua Rouw pada Jumat.
Ia menegaskan anggaran untuk mendukung pembiayaan kontingen PON Papua itu dalam waktu dekat akan dikucurkan kepada KONI Papua. “Dalam satu atau dua minggu ini uangnya akan ditransfer ke rekening KONI [Papua] dan diteruskan ke tim. Kami sudah cek dananya, sudah ada, dan segera digeser, dan akan dikirim ke KONI [Papua],” ujarnya.
Jhony Banua Rouw yang juga Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Menembak Indonesia (Perbakin) Papua menegaskan tidak ada alasan lagi untuk tidak memberangkatkan Kontingen PON Papua untuk mengikuti PON XXI.
“Jadi, jangan khawatir nanti tidak bisa ikut bertanding karena uangnya tidak ada. Uangnya sudah ada. Tidak ada alasan kalau uang itu tidak ada, kami jamin bahwa uang itu pasti ada,” tekannya.
Akademisi Daniel Womsiwor berharap segera ada kepastian perihal keikutsertaan atlet Papua pada PON XXI. Ia mengatakan hajatan PON merupakan agenda negara yang sudah sepantasnya mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua.
“Seluruh KONI di Indonesia tidak punya dana abadi, karena selalu bergantung kepada dana hibah dari pemerintah. Kalau KONI Papua tidak dibantu oleh Pemerintah Provinsi Papua, maka tidak mungkin KONI ikut dengan biaya sendiri. Sedangkan itu adalah agenda negara yang harus didukung pemerintah,” kata Womsiwor.
Ia berharap pergantian Penjabat Gubernur Papua dapat membawa angin segar perihal nasib Kontingen PON Papua. Ia meminta Pemerintah Provinsi Papua untuk memberikan dukungan, karena para atlet yang telah lolos PON XXI sudah berjuang keras demi nama Papua.
“Harapan seluruh pelatih dan atlet yang sudah lolos PON, dengan hadirnya Penjabat Gubernur [Papua] yang baru bisa menghadirkan Kontingen PON Papua secara utuh di PON Aceh – Sumatera Utara,” ujarnya.
Sebelumnya, KONI Papua berencana memangkas jumlah atlet dan ofisial yang akan diberangkatkan pada PON XXI, dari semula 374 atlet menjadi 160-atlet. Pasalnya, nilai bantuan anggaran Pemerintah Provinsi Papua yang mencapai Rp35 miliar itu tidak cukup untuk memberangkatkan 374 atlet Papua yang telah lolos kualifikasi PON XXI. KONI Papua berencana hanya memberangkatkan atlet berstatus Grade 1 (potensi medali) dan atlet yang sedang menjalani Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas). (*)
Artikel ini sudah terbit di Jubi.id
