Jakarta, Jubi TV – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono menegaskan siaga tempur di Papua hanya digelar di daerah-daerah yang dinilai rawan serangan dan teror kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Laksda Julius, sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, menjelaskan siaga tempur perlu dilakukan karena aksi KKB/kelompok separatis teroris (KST) yang semakin agresif dan mengancam keselamatan masyarakat, prajurit, juga kedaulatan NKRI.
KKB dan KST merupakan istilah yang disematkan pemerintah Indonesia kepada Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB.
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di Timika, Papua, Selasa, mengumumkan siaga tempur di daerah-daerah rawan di Papua setelah KKB menyerang pasukan TNI yang tengah menyisir lokasi di Mugi-man, Nduga, Minggu (15/4), untuk mencari pilot Susi Air, Phillips Mehrtens.
Akibat serangan itu, satu prajurit, Pratu Miftahul Arifin dari Satuan Tugas (Satgas) Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 321/Galuh Taruna, gugur, tiga prajurit kena luka tembak, dan satu prajurit luka-luka karena terjatuh. Empat prajurit yang luka-luka telah dievakuasi, Selasa.
“Di daerah-daerah tertentu (yang rawan, red.) kami ubah menjadi operasi siaga tempur. Di Natuna itu ada operasi siaga tempur laut, di sini ada operasi siaga tempur darat. Artinya, ditingkatkan, dari yang tadinya soft approach, dengan menghadapi serangan seperti yang terjadi pada 15 April lalu tentunya kami tingkatkan menjadi siaga tempur,” kata Laksamana Yudo di Papua, Selasa.
Panglima TNI menjelaskan naluri tempur para prajurit harus diperkuat sehingga mereka siaga dan siap saat berhadapan dengan kelompok separatis/kelompok kriminal bersenjata.
“Taktik tempur mereka (kerap) dengan menggunakan ibu-ibu dan anak-anak untuk tameng dan merebut senjata TNI,” kata Laksda Julius.
Oleh karena itu, dia kembali menegaskan pendekatan halus (soft approach), dan pendekatan humanis, terus dilakukan oleh TNI yang bertugas di Papua, di samping siaga tempur.
“Patut dicatat, metode-metode dengan pendekatan soft approach, pendekatan hukum sudah dan terus dilakukan. Pemisahan penduduk dan kelompok separatis juga dilakukan,” kata Kapuspen TNI Laksda Julius.(*)
