News  

Hasil Survei KPK Masih Temukan Praktik Jual beli Jabatan di Pemkot Jayapura

Jual-beli jabatan dilakukan dalam bentuk pemberian uang, barang, dan fasilitas

KPK 20220823-KPK-768x576
Fungsional Utama Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi, Tri Gamarefa (kanan) bersama Pejabat Walikota Jayapura, Frans Pekey menjadi pembicara dalam diskusi “Forum Literasi Hukum dan HAM Digital: Cegah Korupsi, Sukseskan SPI” yang berlangsung di Kota Jayapura, Selasa (23/8/ 2022). – Jubi/Theo Kelen

Jayapura, Jubi TV – Fungsional Utama Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Tri Gamarefa menyatakan Surveilans Integritas Pemerintah Kota Jayapura pada 2021 menunjukkan bahwa 32 persen responden menyatakan praktik jual beli jabatan masih terjadi di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Survei itu melibatkan 165 responden internal Pemerintah Kota Jayapura, dan 48 responden eksternal yang berasal dari masyarakat umum.

Hal itu disampaikan Tri sebagai pembicara dalam diskusi “Forum Literasi Hukum dan HAM Digital: Cegah Korupsi, Sukseskan SPI” yang berlangsung di Kota Jayapura , pada Selasa (23/8/2022).

Tri menyatakan para responsen Survei Penilaian Integritas (SPI) itu menyatakan jual-beli jabatan dilakukan dalam bentuk pemberian uang, barang, dan fasilitas dalam bentuk mutasi dan promosi.

Akan tetapi, Tri menyatakan KPK tidak bisa memastikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan praktik jual-beli jabatan. Hasil SPI itu hanya memberikan gambaran tentang kondisi umum risiko praktik korupsi di lingkungan Pemeritah Kota Jayapura, termasuk praktik jual-beli jabatan.

“SPI ini menggambarkan instansi. Kami tidak dapat memberikan secara spesifik di Organisasi Perangkat Daerah atau OPD mana [terjadi jual-beli jabatan], tapi SPI itu menggambarkan [kondisi] instansi di Pemerintah Kota Jayapura,” katanya.

Tri menyatakan ada beberapa upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Jayapura guna mencegah terjadinya korupsi. Di antaranya adalah melakukan pelayanan publik secara elektronik. Pelelangan pengadaan barang dan jasa secara elektronik juga efektif mencegah terjadinya korupsi.

Selain itu, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menghindari budaya gratifikasi dan suap dalam proses pengadaan barang dan jasa. Jadi prinsipnya mengurangi pertemuan antara pejabat pejabat layanan dengan yang katanya upaya mencegah korupsi.

Pejabat Walikota Jayapura, Frans Pekey menyatakan hasil SPI Pemerintah Kota Jayapura 2021 itu akan menjadi catatan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kota Jayapura untuk mengembangkan. Ia mengakui masih ada praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, namun hal itu dilakukan beberapa orang karena kedekatan emosional.

“Saya pernah menemukan ada oknum, mungkin karena ada hubungan emosional, titip berkas. [Akan] tetapi, [hal itu] ketahuan saat verifikasi berkas,” katanya.

Pekey mengatakan berusaha terus berupaya mencegah korupsi. Pekay menyatakan Pemerintah Kota Jayapura terus memperluas layanan digital dalam pelayanan publik, termasuk dalam pembayaran retribusi, pajak dan lain-lain.

Selain untuk kemudahan pelayanan bagi masyarakat, layanan digital dalam pelayanan publik efektif mencegah korupsi.

“Dari sisi kebijakan, kami sudah dan akan terus mendorong harapan untuk mencegah korupsi,” ujarnya.

Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Filmon Leonard Warouw dalam sambutannya menyatakan skor dari Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 di Papua mencapai skor 58,04. Sementara skor SPI Papua Barat mencapai 66,74. Warouw menyatakan nilai SPI Papua itu harus diperbaiki, karena jauh di bawah rata-rata indeks SPI nasional yang mencapai 72,4.

Ia menyatakan oemerintah terus membenani pegawai reformasi untuk mengurangi dan menghilangkan jabatan pejabat oleh pejabat. SPI yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi penggerak perubahan di berbagai instansi tanah air. Warouw berharap forum itu akan meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif ASN maupun masyarakat umum yang menjadi responden SPI 2022. (*)

Berita ini sudah diterbitkan di Jubi.id dengan judul: KPK:Jual beli jabatan masih terjadi di Pemkot Jayapura

Komentar
Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 400x130