Kita perlu usaha mendongkrak pembangkitan energi bersih dan mendorong energi efisiensi.
Karena energi dipelukan semua pihak dan sangat besar. Berikutnya, ada sifatnya pergeseran paradigma, bagaimana menggunakan energi juga sumber energinya. Ada perubahan pekerjaan yang diantisipasi dunia, termasuk Indonesia.
Jakarta, Jubi TV –The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) menyelenggarakan kegiatan Editor Meeting secara virtual dengan tema “G20: Masa Depan Energi Berkelanjutan” pada Sabtu (9/4).
Diskusi virtual ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM & Chair Energy Transitions Working Group (ETWG) G20 Yudo
Dwinanda Priaadi, Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam dan Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan Institute for Essential Services Reform (IESR)
Marlistya Citraningrum.
Sekretaris Jenderal SIEJ, Joni Aswira Putra dalam sambutannya mengatakan SIEJ berharap kegiatan editor meeting ini dapat mendorong media untuk terus peduli terhadap lingkungan
dan menyuarakan isu transisi energi, khususnya dalam peliputan guna mencapai target ambisius penurunan emisi, penggunaan EBT, dan mempercepat transisi energi dalam
menghadapi perubahan iklim global.
“Isu ini relevan sekali karena sektor energi adalah mitigasi penting dalam pengendalian perubahan iklim. Semoga hasil diskusi ini dapat memunculkan perspektif baru, karena rekanrekan di sini semua pemangku kebijakan media, yang dapat mempengaruhi desk liputan serta khususnya dapat menjamah masyarakat umum” ujar Joni.
Yudo Dwinanda Priaadi mengatakan G20 merupakan negara yang sangat berpengaruh terkait transisi energi dimana secara global anggotanya menguasai perdagangan dunia. Tiga negara produsen terbesar migas merupakan anggota G20 yaitu Amerika Serikat, Rusia dan Arab
Saudi.
“Kita perlu usaha mendongkrak pembangkitan energi bersih dan mendorong energi efisiensi.
Karena energi dipelukan semua pihak dan sangat besar. Berikutnya, ada sifatnya pergeseran paradigma, bagaimana menggunakan energi juga sumber energinya. Ada perubahan pekerjaan yang diantisipasi dunia, termasuk Indonesia. Terakhir terkait dengan proyek baru energi terbarukan, efisiensi ujungnya kita butuh real investment, karena tanpa investasi nyata laju energi akan lebih lama,” kata Yudo.
Pada kesempatan yang sama, Medrilzam mengatakan transformasi ekonomi sangat berkaitan dengan energi terbarukan. Melalui inisiatif ekonomi hijau, Indonesia fokus untuk mendatangkan investasi yang tidak lagi merusak lingkungan namun dapat menurunkan emisi.
“Sektor energi menjadi vehicle untuk kita mencapai upaya transformasi ekonomi. Harapannya ini menjadi bagian utama dalam RPJMN kita di 2025-2045. Dalam G20 ini harus kita dorong bersama, bukan hanya Indonesia, namun komitmen semua negara yang tergabung. Teknologi dan Investasi menjadi kata kunci, karena percuma tidak akan ada transisi energi tanpa dua kunci ini,” kata Medrilza
Marlistya Citraningrum menekankan bahwa saat ini energi sudah menjadi kebutuhan dasar.
“Kebutuhan dasar bukan lagi sandang pangan dan papan. Tapi juga kebutuhan energi seperti listrik. Ini akan menjadi dua tambahan masalah pembangunan,” kata Citra.
Citra mengatakan sebagai penghasil emisi dominan di seluruh dunia, 75% negara-negara G20 belum sesuai dengan konsekuensi yang mereka timbulkan. Negara berkembang masih banyak yang mengejar pertumbuhan ekonomi sehingga banyak aksi-aksi yang tidak sesuai dengan transisi energi maupun adaptasi dari konsekuensi krisis iklim.
“Indonesia termasuk negara yang dinilai oleh Climate Action Tracker sebagai negara yang aksi iklimnya masih perlu ditingkatkan. Climate Action Tracker tidak hanya menilai dari sisi energi dan power system saja namun juga dekarbonisasi, sistem transportasi, kehutanan, lahan dan lain-lain sehingga bisa memberikan gambaran lengkap.” kata Citra.
Negara-negara anggota G20 adalah Afrika Selatan, amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerma, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki dan Uni Eropa. (*)