Jubi TV – Kuartal keempat menunjukkan sedikit fluktuasi dalam statistik hak asasi manusia, yang menunjukkan tren positif maupun negatif dalam situasi hak asasi manusia di Tanah Papua. Namun, 2021 menandai tahun konflik bersenjata paling kejam dalam lima tahun terakhir, jika bukan dekade terakhir. Per 15 Desember 2021, terdokumentasikan 85 bentrokan bersenjata, yang menyebabkan kematian 18 anggota pasukan keamanan Indonesia dan 23 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Sedikitnya 28 warga sipil tewas akibat bentrokan bersenjata, sementara lebih dari 60.000 penduduk asli Papua terus mengungsi.
Dewan Gereja West Papua menerbitkan seruan moral pada November dan Desember 2021. Terlepas dari meningkatnya kekerasan bersenjata, seruan tersebut membahas kriminalisasi pembela hak asasi manusia dan meningkatnya Islamisasi di Papua Barat. Hampir 200 imam Katolik mengeluarkan seruan moral serupa pada November 2021.
Lihat postingan ini di Instagram
Pemerintah pusat mengumumkan rencananya untuk mengubah pendekatan konflik di Papua Barat pada tahun 2022. Mereka harus didukung oleh semua aktor pemerintah, termasuk polisi dan militer, untuk mendorong pembangunan di kedua provinsi. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, saat ini operasi tempur di Papua Barat akan menjadi operasi teritorial. Mereka mencakup layanan publik seperti program kesehatan, pertanian dan pendidikan.
Para pengamat menyatakan keprihatinan bahwa perubahan kebijakan tidak lebih dari sekadar retorika. Mahfud mengklaim bahwa semua operasi keamanan di Papua Barat akan dilanjutkan, menekankan bahwa ini adalah ‘operasi penegakan hukum’. Sebelumnya, beberapa perwakilan polisi dan militer di Papua Barat telah menyatakan keterbukaan mereka untuk melakukan negosiasi damai dengan TPNPB.
Lihat postingan ini di Instagram
Perkembangan internasional yang signifikan juga menjadi ciri kuartal ini. Pada awal Desember, United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) mengajukan keanggotaan penuh ke MSG Melanesian Spearhead Group. Pemegang mandat Prosedur Khusus PBB dua kali mengeluarkan siaran pers terhadap kriminalisasi dan pelecehan terhadap pembela hak asasi manusia Veronica Koman, Fatia Maulidyanti dan Haris Azhar pada November dan Desember 2021. Pada 15 November 2021 Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) menerbitkan kesimpulan-kesimpulannya (CEDAW/C/IDN/CO/8) dalam siklus pelaporan ke-8 di Indonesia.
Lihat postingan ini di Instagram
Mahkamah Konstitusi Indonesia mengumumkan beberapa putusan dengan konsekuensi untuk situasi di Papua Barat. Hakim memutuskan pada 27 Oktober bahwa Pemerintah bertindak secara sah dengan memberlakukan penutupan internet selama ‘Pemberontakan West Papua’ pada Agustus dan September 2019.
Dalam putusan lain pada 25 November 2021, hakim mengumumkan bahwa Omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja atau UU No 11 /2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja bertentangan dengan UUD 1945. Mereka tidak mencabut undang-undang tersebut tetapi memberi pemerintah dan parlemen Indonesia dua tahun untuk mengubahnya. Proses pengadilan konstitusi lebih lanjut untuk memeriksa legalitas amandemen UU Otsus baru-baru ini untuk provinsi Papua dan Papua Barat masih berlanjut. Permohonan tersebut diajukan oleh MRP dan MRPB Dewan Rakyat Papua pada Juni 2021. (*)
