Manokwari, Jubi TV– Bupati Manokwari, Provinsi Papua Barat, Hermus Indou menyatakan penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Manokwari diharapkan mampu percepat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
“Setelah DPA dibagikan hari ini maka APBD bisa beroperasi dan uang akan beredar di masyarakat. Kalau banyak uang yang beredar di masyarakat maka geliat ekonomi dan aktifitas ekonomi akan tercipta baik di Kabupaten Manokwari,” kata Hermus usai pembagian DPA kepada pimpinan OPD di Manokwari, Jumat dilansir Kantor Berita Antara
Ia mengatakan, setelah DPA dibagikan maka tiap OPD harus segera menjalankan program pembangunan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di Manokwari. APBD menjadi salah satu instrumen yang memicu pergerakan dan pertumbuhan ekonomi.
Ia menjelaskan, hal terpenting dalam pelaksanaan program adalah menjaga kualitas penyelenggaraan anggaran. Untuk itu selain penyerahan DPA, kepala-kepala OPD juga melakukan penandatanganan pakta integritas.
Menurut dia, penyerahan DPA dilandaskan pada rangka pemikiran bahwa tugas umum penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk pembangunan dan pembina demi pelayanan pada masyarakat yang optimal.
“Kita membangun Manokwari tidak hanya pada aspek infrastruktur, ekonomi, kesehatan dan pendidikan tapi juga aspek kesejahteraan rakyat. Semua urusan yang diserahkan pada pemerintah wajib hukumnya untuk kita selenggarakan,” katanya.
Ia menambahkan, penyerahan DPA sedikit mengalami keterlambatan karena sejumlah anggaran belanja membutuhkan penyesuaian atau refocusing karena menjadi beban cukup signifikan pada APBD Manokwari tahun 2024.
Tahun ini Pemkab Manokwari dibebani dengan pembiayaan pemilu kepala daerah (pemilukada) serta pembiayaan pembebasan lahan untuk sejumlah proyek strategis.
“Kita berada pada tahun politik yang membutuhkan alokasi dan distribusi sumber daya keuangan untuk menunjang penyelenggaraan pemilu khususnya Pemilukada. Anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit,” katanya.
Dengan APBD sebesar Rp1,4 triliun pada tahun ini, Pemkab Manokwari telah mengeluarkan hibah dengan total Rp85,5 miliar untuk pemilukada.
Melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pemerintah memberikan hibah pada KPU Manokwari Rp50 miliar, Bawaslu Manokwari Rp19 miliar, dan anggaran pengamanan untuk TNI-Polri sebesar Rp16,5 miliar.
Tahun ini Pemkab Manokwari juga diharuskan menggelontorkan anggaran untuk pembebasan lahan pada proyek infrastruktur strategis ibukota provinsi yaitu alih trace atau pengalihan jalur jalan dan jembatan menuju bandara.
Meski proyek dibiayai APBN melalui Kementerian PUPR, namun diperkirakan Pemkab Manokwari membutuhkan anggaran lebih dari Rp100 miliar untuk pembebasan lahan dan bangunan pada proyek alih trace tersebut. (*)
