Jayapura, Jubi TV– Pembentukan komando operasi atau koops baru di Papua oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto beberapa waktu lalu, dinilai bukan solusi tepat menyelesaikan masalah di Tanah Papua.
Anggota komisi I DPR Papua, bidang keamanan, pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa menyatakan pembentukan koops baru yang diberi nama Habema, singkatan dari “harus berhasil maksimal” itu, bukan solusi menciptakan Tanah Papua Damai, apalagi meredam gangguan keamanan di Bumi Cenderawasih.
“Pembentukan komando Operasi Habema bukan solusi juga untuk Tanah Papua damai. Kalau Tanah Papua mau damai, mestinya mengubah kebijakan pendekatan keamanan yang ada, dan mengedepankan dialog. Pendekatan dengan tokoh agama, dan adat itu lebih efektif,” kata Laurenzus Kadepa saat menghubungi Jubi, Jumat (8/3/2024).
Ia khawatir, pembentukan Koops Habema justru meningkatkan eskalasi konflik, ketegangan sosial dan berpotensi menambah jumlah korban di Tanah Papua, baik dari kalangan militer maupun sipil.
“Untuk itu, kebijakan ini harus dibatalkan. Kalau tidak salah sejak 1998 Tanah Papua tidak lagi berstatus Daerah Operasi Militer atau DOM,” ujarnya.
Namun lanjut Kadepa, apabila pendekatan keamanan terkesan terus diutamakan di Tanah Papua, secara tidak langsung kebijakan tersebut menggambarkan kalau wilayah tertidur Indonesia itu masih merupakan daerah operasi militer.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto membentuk Koops Habema demi menyatukan pola operasi TNI dan Polri dalam menangani konflik di beberapa daerah di Papua.
Dikutip dari Kantor Berita Antara, Agus meyakini Koops Habema, dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua, di mana dalam beberapa tahun terakhir menghadapi gangguan dan serangan dari kelompok pemberontak OPM.
“Strategi yang saya berlakukan (untuk Papua) adalah smart power, yang merupakan kombinasi dari soft power dan hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema, harus berhasil maksimal,” kata Agus Subiyanto akhir Februari 2024 lalu.
Katanya, untuk implementasinya, koops ini diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua dapat lebih efektif. (*)
Artikel ini sudah terbit di jubi.id
