News  

Amnesty Internasional desak Investigasi independen dan transparan terhadap kematian Anak di Sinak Puncak Jaya

Usman Hamid (kiri) bersama Victor Mambor di studio podcast Jubi - IST

Jubi TV-Amnesty Internasional Indonesia merespon kematian seorang Anak di Sinak, Kabupaten Puncak Jaya Papua yang dituduh mencuri Senjata milik TNI

Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid melalui siaran pers yang diterima Jubi TV, Minggu (27/2-2022) mengatakan

“Kami turut berduka cita yang sangat mendalam atas insiden ini. Apapun alasan yang dituduhkan kepadanya, korban tidak seharusnya meninggal dunia. Kami juga mengingatkan, warga sipil, apalagi anak-anak, tidak boleh menjadi korban hingga terluka, apalagi meninggal dunia dalam wilayah konflik bersenjata.” katanya.

Dia menyebut dugaan penyiksaan yang dilakukan Aparat keamanan terhadap korban sebelum merengang nyawa harus segera di Investigasi.

“Dugaan penyiksaan yang dilakukan aparat keamanan terhadap korban sebelum korban meregang nyawa harus segera diinvestigasi secara menyeluruh, independen, transparan, dan tidak berpihak. Demi keadilan, negara harus memastikan siapa yang bertanggung jawab atas tragedi ini.” ucap Usman

Dalam kesempatan Yang sama, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena menjelaskan, “jika benar terbukti ada indikasi penganiayaan dan penangkapan sewenang-wenang terhadap korban dan enam anak lainnya, maka pelaku  siapapun dia harus diadili di pengadilan yang adil dan terbuka bagi masyarakat.”

“Ini bukan pertama kalinya seorang anak menjadi korban pembunuhan di luar hukum. Pemerintah dan aparat keamanan wajib memastikan agar kejadian seperti ini tidak terulang. Dugaan tindakan apapun yang dilakukan oleh anak dan warga sipil lainnya tidak boleh menjadi dasar adanya penganiayaan apalagi yang mengarah ke pembunuhan di luar hukum,” kata Wirya.

Amnesti Internasional Indonesia terima Laporan

Amnesty International Indonesia menerima laporan bahwa seorang anak kelas IV SD berinisial MT di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua meninggal dunia pada hari Minggu 20 Februari 2022 setelah mengalami penganiayaan oleh aparat keamanan di Sinak. MT ditangkap bersama enam anak lainnya karena dituduh mencuri senjata milik anggota TNI di Sinak. Ketujuah anak-anak yang ditangkap ini semuanya berusia sekolah dasar (SD).

Berdasarkan laporan media lokal pada tanggal 26 Februari, dua orang pemuda diduga mengambil satu pucuk senjata milik anggota TNI di sekitar Bandara Tapulinik Sinak, Kabupaten Puncak Papua pada malam hari 20 Februari. Setelah aparat TNI mengetahui bahwa senjata milik mereka diambil, mereka melakukan pengejaran orang yang mengambil senjata di Kampung Kelemame.

Baca berita terkait: Senjata Anggota TNI di Sinak Hilang, Anak-anak ditangkap satu dikabarkan meninggal dunia, https://jubitv.id/senjata-anggota-tni-di-sinak-hilang-anak-anak-ditangkap-satu-dikabarkan-meninggal-dunia/

Baca berita: TNI akan Investigasi dugaan penganiayaan anak hingga meninggal dunia https://jubitv.id/tni-akan-investigasi-dugaan-penganiayaan-anak-hingga-meninggal-di-sinak/

Mereka melakukan pengejaran persisnya di sekitar tiga gereja di sana. Aparat TNI/PORI kemudian membawa ketujuh anak ke pos di Bandara Sinak untuk diinterogasi. Ketujuhnya diduga mengalami penganiayaan di sana sebelum mereka dibawa ke kantor Polsek Sinak.

“Laporan media juga menyebut, hingga saat ini enam korban lainnya sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.” jelasnya Usman

Dalam hukum HAM internasional, Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, telah menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan tidak boleh ada seorang pun yang boleh dirampas hak hidupnya.

Sedangkan dalam kerangka hukum nasional, hak untuk hidup dilindungi dalam Pasal 28A dan 28I UUD 1945 serta Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang intinya setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup.

Selain itu Komite HAM PBB, dalam kapasitasnya sebagai penafsir otoritatif ICCPR, juga menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM secepatnya, secara mendalam dan efektif melalui badan-badan independen dan imparsial, harus menjamin terlaksananya pengadilan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta memberikan hak reparasi bagi para korban.

“Ketidakmampuan pemerintah untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM, mengidentifikasi, mengadili, menghukum para pelanggarnya, serta ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan kompensasi bagi para korban atau keluarganya merupakan bentuk pelanggaran HAM tersendiri.”kata Usman Hamid. (*)

Komentar
Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
banner 400x130