Jayapura, Jubi TV– Keberadaan kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM di sebagian besar wilayah Tanah Papua disebut-sebut masih menjadi ancaman pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak 2024 di Bumi Cenderawasih.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Tjahjanto di Kota Jayapura, Kamis (30/5/2024).
Dalam pertemuan bersama jajaran petinggi TNI dan Polri di Aula Tony Rompis Markas Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih. Hadi mengatakan berdasarkan staf Operasi Tentara Nasional Indonesia (Sops TNI), wilayah Papua termasuk dalam kategori kerawanan tinggi yang mana ada dua provinsi yang menjadi perhatian serius yakni Papua Pegunungan dan Papua Tengah, sementara wilayah lainnya dinilai berstatus keamanan sedang.
“Masih terdapat aksi kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di beberapa tempat di Papua, seperti Kabupaten Puncak, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pania, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Maybrat,” kata Menko Polhukam Hadi.
Berdasarkan data intelejen, tingkat kerawanan pada pelaksanaan Pilkada serentak cenderung menengah-tinggi, lebih besar dari pada kerawanan Pemilu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden yang cenderung kecil-menengah. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya keberpihakan penyelenggara kepada salah satu pasangan calon, penyelenggara tidak taat regulasi, pasangan kepala daerah menjadi kompetitor pada saat Pilkada, hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan kondisi rill di Tempat Pemungutan Suara (TPS), keberpihakan aparat keamanan kepada salah satu pasangan calon (Paslon), dan politik uang.
“Saya minta aparat intelejen petakan daerah rawan secara detil. Pertama, sebab kekuatan organik kita (aparat) sudah terbagi rata, sehingga tidak mungkin minta bantuan lagi. Kita tidak bisa mengharapkan, nantinya akan ada bantuan-bantuan dari wilayah lain. Seandainya bisa dibantu, tapi tidak bisa cepat karena keterbatasan transportasi,” ujarnya.
Dalam pendistribusian logistik, kata Hadi TNI dan Polri berkomitmen membantu karena kondisi geografis wilayah Papua cukup berat dan secara demografis masyarakatnya terbesar di pulau-pulau. “TNI dan Polri siap membantu demi kelancaran Pilkada serentak dengan alutista yang ada,” sambungnya.
TNI dan Polri harus sinergi
Dalam menjaga kondusifitas di Tanah Papua, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meminta seluruh prajurit TNI dan Polri untuk terus bersinergi dalam menjaga kedamaian di Bumi Cenderawasih, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada serentak.
“Saya ingatkan sekali lagi, sinergi TNI dan Polri harus tetap terjaga dan mudah-mudahan tugas yang berat ini dapat dijalankan dengan baik. Saya yakin dengan instruksi yang baik antara TNI dan Polri semua dapat berjalan sesuai harapan yakni kondusif, aman dan damai,” tegasnya.
Disamping itu, kata Hadi untu menyukseskan Pilkada serentak di tingkat provinsi, kabupaten dan kota membutuhkan kerja sama antara pemerintah, partai politik, penyelenggara pemilu, dan semua masyarakat.
“Kami berkewajiban untuk menjamin keamanan, kondusifitas, dan kedamaian dalam penyelenggaraan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 November 2024. Apa yang harus dilaksanakan adalah optimalisasi, koordinasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah,” katanya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan berkaca dari Pemilu 14 Februari 2024 ada dua provinsi di wilayah Papua yakni Papua Pegunungan dan Papua Tengah yang paling lambat dalam menyelesaikan tahapan-tahapan pemilu.
“Keduanya merupakan daerah otonomi baru (DOB). Jadi kami tetap menganggap bahwa kedua provinsi itu menjadi prioritas untuk kepentingan keamanan agar pelaksanaan Pilkada serentak bisa berjalan lancar dan aman,” kata Tito.
Realisasi anggaran Pilkada Papua paling lambat Juni 2024
Pemerintah Daerah se-provinsi Papua berkomitmen mencairkan sisa dana hibah Pilkada 2024 paling lambat awal Juni 2024. Hal itu terungkap saat rapat Asistensi Pemenuhan Pendanaan Pilkada serentak di Kantor Gubernur Papua, Selasa (2/4/2024).
Oleh karena itu, Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun mengingatkan pentingnya memperhatikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani dan mendorong pencairan dana 100 persen, mengingat tahapan persiapan Pilkada sudah dimulai.
“Tanggung jawab pemerintah daerah adalah memperhatikan NPHD yang sudah ditandatangani beberapa waktu lalu, mendorong untuk segera melakukan pencairan seluruhnya, mengingat tahapan persiapan Pilkada sudah dimulai,” kata Ridwan.
Ridwan hal keamanan, Ridwan menekankan pentingnya dukungan dari TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Bumi Cenderawasih.
“Pemerintah Provinsi Papua sangat berterimakasih atas dukungan TNI dan Polri dalam menjaga kestabilan keamanan serta ketertiban di seluruh wilayah Tanah Papua. Hendaknya kita semua memberikan dukungan yang positif dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat agar wilayah Papua tetap kondusif, terlebih jelang Pilkada 27 November 2024,” ujarnya. (*)
Artikel ini sudah terbit di Jubi.id
