Jayapura, Jubi TV– Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, mengatakan LP3BH mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan pemerintahnya termasuk parlemen DPR RI untuk segera mengaudit kembali kebijakan negara, mengenai penganggaran operasi keamanan di Tanah Papua.
“Saya meminta perhatian Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan DPR RI agar jangan mudah mempercayai pernyataan para petinggi TNI dan Polri di Tanah Papua maupun di Jakarta. yang mengatakan situasi di Tanah Papua tidak aman karena ulah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) dengan julukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). tapi pemerintah harus bisa mengaudit kebijakan negara untuk Papua,” katanya, kepada Jubi melalui pesan singkat, Minggu (12/02/2022).
Warinussy mengatakan, pemerintah, TNI dan Polri mengubah pola pendekatan keamanan (security approach) dengan pendekatan damai, untuk mendialogkan tuntutan dasar OPM sebagai sebuah gerakan perjuangan dalam memperoleh hak menentukan nasib sendiri.
“Pemerintah tidak bisa melihat sebelah mata hanya dengan pandangan skeptis, bahwa gerakan perlawanan OPM selama ini hanya karena faktor kesejahteraan dan kemiskinan secara ekonomi belaka. Tapi mari tinjauan kembali terhadap pendekatan militeristik di Tanah Papua,” katanya.
Menurutnya, dengan segenap usaha penambahan instalasi militer melalui pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB), semakin terbaca bahwa senantiasa “mengkambinghitamkan” TPN PB dan atau OPM sebagai faktor penyebab adanya gangguan keamanan.
“Dengan demikian tentunya akan membutuhkan kehadiran personel militer dalam jumlah besar, diikuti penambahan instalasi kelembagaan militer kian terbaca secara ilmiah dan kian terbuka, tentu tidak akan menyelesaikan masalah,” katanya.
Tambahnya, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar keempat di dunia. Sehingga pendekatan yang dilakukan untuk Tanah Papua, harus damai dan humanis.
“Negara harus mampu melakukan dialog dengan pembicaraan-pembicaraan dalam negosiasi politik terbuka, sehingga sederetan korban tidak bertambah dan caci maki politik bisa dihentikan di bumi berjuluk Cenderawasih,” katanya. (*)
Artikel ini sudah terbit di Jubi.id dengan judul: LP3BH Manokwari mendesak presiden dan DPR RI audit operasi keamanan di Papua
